Andrinof dan Nofal Nilai Penerapan KIP Belum Optimal

Metro- 12-03-2022 07:50
Leaflet acara webinar Kemendagri soal KIP di Kota Bukittinggi, Jumat (11/3). (Dok : Istimewa)
Leaflet acara webinar Kemendagri soal KIP di Kota Bukittinggi, Jumat (11/3). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Bukittinggi, Arunala - Kepala PPSDM Kemendagri RI, Sarjayadi menegaskan, informasi adalah hak rakyat berdemokrasi dan praktik transparansi dan partisipasi publik.

Ini diungkapkan Sarjayadi berhubungan dengan diadakannya webinar yang membahas beberapa hal tentang keterbukaan informasi yang progres di pemerintahan masih di atas kertas.

"Keterbukaan Informasi Publik telah jadi kebijakan pemerintah, tapi masih banyak yang kurang memahaminya, karena itu kita selalu berupaya meningkatkan kompetensi ASN lewat webinar yang ke empat ini sesuai tugas PPSDM. Apalagi Corevalues ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu juga tetap harus kita dorong," ujar Sarjayadi, dalam webinar itu di Kota Bukittinggi, Jumat (11/3).

Baca Juga

Webinar yang diadakan kali ini mengangkat tema "Demokrasi Berkualitas, Kebijakan Publik yang Baik dan Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan Good Governance BerAKHLAK".

Sedangkan pesertanya terdiri dari ASN, pejabat pengelola informasi Publik, anggota DPRD dan SKP/ OPD provinsi dan kabupaten kota dan masyarakat pengguna informasi di Sumbar.

Sarjayadi berharap semoga setiap informasi yang bersifat publik dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

Menariknya lagi, pada webinar sesi empat ini, juga menghadirkan nara sumber Menteri Bappenas RI 2014-2015 dan pakar kebijakan publik, Andrinof Chaniago, dan Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska yang membahas beberapa hal tentang keterbukaan informasi yang progresnya di pemerintahan masih di atas kertas.

Sementara, komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi menilai, fakta di lapangan, penerapan keterbukaan informasi publik di badan publik pemerintahan banyak yang cuek dengan Permendagri No.3 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kemendagri dan Pemerintahan daerah.

"Ketika sudah disengketakan baru ngeh dengan aturan keterbukaan informasi publik," ujar Adrian Tuswandi.

Dia juga menyampaikan webinar akan jadi pembelajaran untuk penguatan badan publik pemerintahan membenahi kinerja Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)-nya.

"Apalagi pembicaranya adalah pakar di bidangnya, ada Ketua KI Sumbar. Dua pemateri ini adalah tokoh pro pada transparansi untuk pengelolaan pemerintahan yang baik," pungkas Adrian Tuswandi.

Komentar