Supardi Langsung Respon Tuntutan Para Mahasiswa

Metro- 11-04-2022 16:35
Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir saat mendatangi para mahasiswa yang berdemo di gedung DPRD Sumbar, Senin siang (11/4). (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir saat mendatangi para mahasiswa yang berdemo di gedung DPRD Sumbar, Senin siang (11/4). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Aksi ribuan mahasiswa se Sumbar yang terjadi di depan gedung DPRD Sumbar, Senin siang (11/4) mendapat respon dari Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Didamping Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir, Ketua DPRD Sumbar ini langsung datang menemui para mahasiswa yang berdemo di depan pagar pintu masuk gedung dewan tersebut.

Kehadiran Ketua DPRD Sumbar itu hampir bersamaan saat beberapa mahasiswa dari beberapa perwakilan kampus di Sumbar itu masih menyampaikan orasi dan tuntutan mereka.

Baca Juga

Saat menghampiri para mahasiswa itu, Supardi kemudian menerima tuntutan para mahasiswa itu yang berisikan beberapa butir tuntutan itu.

"Kami di DPRD sangat merespon aksi ini dan tuntutan adik-adik mahasiswa mewakili masyarakat Sumbar. DPRD akan selalu hadir bersama masyarakat Sumbar, dan yakinlah aspirasi adik-adik akan kami sampaikan ke Jakarta," ungkap Supardi dihadapan para mahasiswa yang berdemo itu.

Namun sebelum menandatangani tuntutan para mahasiswa itu terlebih dulu Supardi membacakannya, baru kemudian langsung meminta pihak sekretariat DPRD untuk memberi stempel, dan minta segera dikirimkan ke Sekretariat Negara di Jakarta.

Di pihak lain, ada pun tuntutan yang dibawa para mahasiswa yang berdemo itu yakni, pertama mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak dengan tegas masa perpanjangan jabatan tiga periode. Kedua, meminta pemerintah menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok.

Adapun tuntutan ketiga, soal BBM dan menurunkan harga minyak goreng. Keempat meminta kajian kembali UU IKN. Yang kelima, meminta pemerintah membatalkan kenaikan PPN. Keenam mengkaji proyek strategis yang mengabaikan hak rakyat.

Ketujuh menolak keberadaan Otsus di Papua dan kedelapan mencabut pengesahan daerah operasi mencerminkan kesejahteraan rakyat.

Sementara, hingga berita itu ditayangkan, aksi demo masih berlangsung. Pusat aksi saat ini berada di gerbang masuk DPRD Sumbar di Jalan Khatib Sulaiman.

Komentar