Majelis Komisioner Uji Konsekuensi PPID Utama Tanahdatar

Metro- 08-04-2022 14:05
Sidang SIP yang diketuai Nofal Wiska menskor sidang antara pemohon PKN dengan PPID Utama Pemkab Tanahdatar, Jumat (8/4). (Dok : Istimewa)
Sidang SIP yang diketuai Nofal Wiska menskor sidang antara pemohon PKN dengan PPID Utama Pemkab Tanahdatar, Jumat (8/4). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Sidang sengketa Informasi Publik antara perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dengan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemkab Tanahdatar berlangsung alot, di ruang sidang Komisi Informasi (KI) Sumbar, Jumat (8/4).

Diketuai Majelis Komisioner sidang Nofal Wiska, dengan anggota majelis Arif Yumardi dan Adrian Tuswandi, kali ini gelar sidang pembuktian, setelah kedua pihak gagal mencapai kesepakatan damai pada mediasi.

"Ada banyak permohonan informasi diminta pemohon PKN ke termohon PPID Utama Pemkab Tanahdatar tentang informasi publik di Sekwan DPRD kabupaten itu," ujar Nofal Wiska.

Baca Juga

Sidang berjalan alot setelah pemohon mengatakan tidak ada negoisasi atas permohonan informasinya.

"Dari 12 lebih permohonan kami, hanya lima direduksi dalam sidang ini. Kami minta berikan sebagai bagian kontrol sosial bagi PKN," ujar Kuasa PKN di persidangan.

Termohon PPID Utama Pemkab Tanahdatar mengatakan dari sekian banyak informasi publik diminta pemohon, hampir semuanya kategori informasi dikecualikan.

"Kami telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi diminta pemohon, hampir semuanya informasi dikecualikan dan telah kami lakukan penetapan informasi yang dikecualikan," ujar Kabag Hukum Pemkab Tanahdatar selaku kuasa atasan PPID Utama di kabupaten tersebut.

Pada pembuktian itu, Adrian Tuswandi menekankan silakan termohon menguji konsekuensi dan menetapkan informasi dikecualikan atas informasi aquo pemohon.

"Silakan asal berdasarkan regulasi dan kepatutan. Kami menghormati apa yang dilakukan termohon. Tapi majelis komisioner juga punya kewenangan melakukan uji kepentingan terhadap informasi dikecualikan PPID Tanahdatar itu," ujar Adrian.

Dia menambahkan, jika uji kepentingan, majelis tidak memutuskan mendukung penetapan informasi dikecualikan, konsekuensinya informasi itu terbuka.

"Pada sengketa informasi PKN dengan Pemkab Tanahdatar itu, semua terkait uang publik dan sudah melewati pemeriksaan Inspektorat maupun BPK RI. Uang rakyat ya sah saja rakyat tahu, persoalannya dokumen hard copy itu bisa satu kontainer besar dan butuh waktu menyusun serta biaya menggandakannya," ujar Adrian.

Selain itu Majelis Komisioner Arif Yumardi akui informasi publik disengketakan PKN menarik. Apalagi menyangkut informasi pengelolaan keuangan di DPRD Tanahdatar.

"Tapi pemohon harus proporsional pula terutama soal istilah harus ada penyamaan frekuensi, LPJ dimaksud pemohon beda yang dikuasai termohon," ujar Arif.

Sidang alot akhirnya diskor ke agenda sidang berikutnya seperti termohon menghadirkan saksi pada sidang berikutnya.

"Sidang kita skor, dan majelis akan memeriksa uji konsekuensi PPID Tanahdatar, yang hasilnya disampaikan majelis pada sidang berikutnya," ujar Nofal Wiska mengetok palu tanda skor sidang.

Sedangkan sidang pertama Jumat pagi tadi, temohon PLN UP3 hadir dan Pemohon tidak hadir. Sidang masih agenda pemeriksaan awal lanjutan.

"Sidang diskor untuk persidangan berikutnya. Kemungkinan putusan sela," ujar Panitera Pengganti Komisi Informasi Sumbar Tiwi Utami. (*)

Komentar