Moeldoko Sebut Pengalaman Gempa Harus jadi Referensi

Metro- 30-09-2022 19:15
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menandatangani prasasti pertanda dimulainya pembangunan pengembangan pelayanan KRIS RSUP Dr M Djamil Padang, Jumat (30/9). (Foto : Fajril)
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menandatangani prasasti pertanda dimulainya pembangunan pengembangan pelayanan KRIS RSUP Dr M Djamil Padang, Jumat (30/9). (Foto : Fajril)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala - Pembangunan gedung pelayanan kelas rawat inap standar (KRIS) RSUP Dr M Djamil Padang dimulai.

Ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, Irjen Kemenkes drg Murti Utami MPH, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dan Direktur Utama RSUP Dr M Djamil Padang, Dr dr Yusirwan Yusuf SpB SpBA (K) MARS.

"Karena kita punya pengalaman pada tanggal ini, punya pengalaman gempa maka itu harus menjadi referensi dalam membangun. Ini harus menjadi kalkulasi tersendiri agar bangunan kokoh," kata Moeldoko, saat memberikan sambutan, Jumat (30/9).

Baca Juga

Moeldoko mengingatkan hal itu dikarenakan ini rumah sakit.

"Jangan sampai justru kena gempa, pasiennya justru banyak menjadi korban. Oleh karena itu, kekokohan bangunan harus menjadi perhatian utama," tegas Moeldoko.

Ia mengajak seluruh stakeholders dan masyarakat untuk mendukung pembangunan ruang kelas rawat inap standar ini.

"Mari kita berikan dukungan terhadap pembangunan rumah sakit ini agar bisa cepat selesai. Dengan harapan, dapat memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Sumatera bagian Tengah tentunya," harap Moeldoko.

Moeldoko juga menceritakan tanah ini (pengembangan pelayanan RSUP Dr M Djamil Padang, red) mulai diperjuangkan mulai tahun 2004 lalu. Namun, mengalami kebuntuan.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pun akhirnya turun tangan. "Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, walau persoalan di lingkungan birokrasi cukup sulit. Tetapi KSP bisa menuntaskan. Alhasil pembangunan pengembangan pelayanan kelas rawat inap standar (KRIS) RSUP Dr M Djamil Padang dapat dilaksanakan," ungkapnya.

Tak hanya pembebasan lahan ini saja, akses keluar dari gedung ini jika selesai dibangun menjadi perhatian Moeldoko.

"Saya langsung menelpon KASAD. RSUP M Djamil perlu akses untuk keluar dan meminta memindahkan perumahan TNI AD yang berada di samping RSUP. Kasad menyetujuinya," ucapnya seraya mengatakan dirinya sudah berkunjung ke lapangan dan menemui pemilik rumah.

KSP juga terus mendorong pemenuhan alat kesehatan di rumah sakit dan/atau balai kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sehingga memiliki kemampuan untuk menangani penyakit.

"Saya harap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang harus pergi ke luar negeri untuk berobat karena rumah sakit di daerah sudah bisa memberikan layanan kesehatan prima. Uang pun akan berputar di daerah dan mengembangkan ekonomi daerah," harap Moeldoko.

Sementara itu, Irjen Kementerian Kesehatan RI, drg Murti Utami MPH mengharapkan pembangunan pengembangan pelayanan kelas rawat inap standar ini hendaknya dibangun sebaik-baiknya.

"Sebagian besarnya cepat-cepat dibangun dampaknya kualitas bangunannya tidak baik. Karena dibangun melalui uang negara, mari kita bangun gedung tersebut sebaik-baiknya," pinta drg Murti Utami MPH.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan RSUP M Djamil Padang butuh penguatan dari berbagai sisi.

Pemprov Sumbar mendukung RSUP Dr M Djamil Padang mengembangkan pelayanan dan terus berinovasi dibidang kesehatan.

"Dengan pembangunan pengembangan pelayanan kelas rawat inap standar ini dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Sumatera Bagian Tengah khususnya Sumbar. Apalagi, rumah sakit ini juga menjadi pengampu bagi rumah sakit di sekitar," ujarnya.

Direktur Utama RSUP Dr M Djamil Padang, Dr dr Yusirwan Yusuf SpB SpBA (K) MARS menjelaskan pembangunan pengembangan pelayanan rawat inap standar (KRIS) ini berdasar atas Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

Dalam aturan itu, pelayanan rawat inap kelas standar mulai diterapkan 1 Januari 2023.

"Dimana, jumlah tempat tidur rawat inap untuk pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit 60 persen untuk RS pemerintah pusat dan daerah dan 40 persen untuk RS swasta," papar Yusirwan.

Ia mengatakan dengan telah disepakati secara bersama dalam bentuk MoU antara Kemenkes, Kemenhub dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta RSUP Dr M Djamil Padang tentang Penggunaan Tanah untuk Pengembangan Pelayanan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada RSUP Dr M Djamil Padang.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan itu, maka RSUP M Djamil mulai melakukan pembangunan.

"Gedung KRIS ini dibangun 6 lantai dan 1 basemen di atas lahan 1,5 hektare. Pembangunan gedung tersebut menelan dana Rp223 miliar lebih," tuturnya.

Ia menyebutkan RSUP Dr M Djamil Padang sekarang ini memiliki tempat tidur lebih kurang 800 yang nanti akan dikembangkan menjadi 1.400 tempat tidur. Oleh sebab itu perlu kerja keras bersama agar dalam waktu yang tidak begitu lama dapat direalisasikan.

"Sehingga harapan masyarakat nantinya dapat menerima pelayanan yang terbaik, bermutu, dan sesuai standar dapat terlaksana," harapnya.

Komentar