Bakal Calon Tanyakan Berapa Kali KPU Lakukan Verifikasi Dukungan

Metro- 30-11-2022 21:03
Salah seorang liaison officer (LO) dari seorang bakal calon perorangan melemparkan pertanyaan kepada KPU Sumbar terkait teknis pencalonan DPD di rakor yang dilaksanakan di Padang, Rabu (30/11). (Foto : Arzil)
Salah seorang liaison officer (LO) dari seorang bakal calon perorangan melemparkan pertanyaan kepada KPU Sumbar terkait teknis pencalonan DPD di rakor yang dilaksanakan di Padang, Rabu (30/11). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala.com - Sejumlah muka baru bakal bertarung untuk pemilihan anggota DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat (Sumbar), untuk pemilu 2024 mendatang.

Ini terlihat di saat KPU Sumbar gelar rapat koordinasi dan sosialisasi pendaftaran, penyerahan dan verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal calon DPD RI dapil Sumbar untuk pemilu 2024, di salah satu hotel berbintang di Padang, Rabu (30/11).

Setidaknya ada 16 orang bakal calon yang hadir di rakor dan sosialisasi yang diadakan KPU Sumbar itu. Dari para bakal calon itu, berasal dari berbagai profesi dan latar belakang, ada dari mantan ASN, mantan birokrat, pengusaha, pengacara bahkan ada dari anggota parpol.

Baca Juga

Namun ketika Arunala.com ingin menanya alasan diantara bakal calon DPD yang baru ingin maju di pemilu kali ini tampaknya enggan menjelaskan.

Mereka justru lebih memilih mendengarkan paparan menyangkut teknis pendaftaran bakal calon itu yang disampaikan pihak KPU Sumbar dalam rakor tersebut.

Sementara di sesi tanya jawab pada rakor tersebut, banyak diantara bakal calon ini melontarkan pertanyaan kepada KPU soal tahapan pencalonan untuk DPD itu.

Salah seorangnya yakni Boizardi yang menanyakan berapa kali KPU melakukan verifikasi syarat dukungan para bakal calon.

"Maaf lebih dulu saya sampaikan ya buat KPU, berapa kali KPU turun ke lapangan untuk lakukan verifikasi dukungan bakal calon. Sebab yang saya dengar, petugas yang ditunjuk lakukan verifikasi dukungan itu terkesan malas lakukan tugasnya di lapangan, cuma satu kali saja," kata Boizardi.

Apa yang disampaikan Boizardi itu karena dirinya baru pertama kali akan ikut pencalonan anggota DPD.

Mendapati pertanyaan itu, Anggota KPU Sumbar yang juga Koordinator Divisi Teknis, Gebril Daulai menyebutkan, kewajiban KPU untuk lakukan verifikasi faktual dukungan bakal calon itu hanya satu kali saja.

"Meski begitu, kami akan maksimalkan proses verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon itu baik untuk DPD maupun caleg, dengan catatan selagi masih ada waktu," kata Gebril.

Gebril menambahkan, jika di saat verifikasi faktual, pendukung itu tidak ditemukan, maka bakal calon bisa mengumpulkan pendukungnya itu di suatu tempat.

"Bila tidak bisa dikumpulkan, bisa dilakukan dengan cara video call melalui android atau smartphone, tapi jika bakal calon tidak mengkondisikan para pendukungnya sejak awal tentang akan adanya verifikasi faktual dukungan, maka itu akan sulit untuk bisa memenuhi syarat minimal dukungan itu," jelas Gebril lagi.

Gunakan Metode Krejcie dan Morgan

Di sisi lain Gebril juga menerangkan, saat verifikasi faktual, terbukti ada kecurangan, maka dukungan itu dikurangi 50 dukungan setiap data palsu atau data yang sengaja digandakan.

Dikatakannya, memang ada sedikit perubahan metode verifikasi faktual dibanding empat tahun lalu.

Pemilu Serentak 2024, dilakukan dengan pengambilan sampel menggunakan metode Krejcie & Morgan. Jadi tidak lagi dengan metode sensus seperti sebelumnya.

"Metode Krejcie dan Morgan digunakan untuk verifikasi faktual parpol maupun perseorangan sebagai bakal calon anggota DPD RI. Misalnya, jumlah dukungan 2.000, maka yang akan dilakukan verifikasi faktualnya 322, secara acak," jelas Gebril.

Komentar