Sumbar Dapat DIPA 2023 Rp31,01 Triliun

Ekonomi- 12-12-2022 19:51
Foto bersama usai penyerahan DIPA di Auditorium Gubernuran, Senin (12/12). (Dok : Istimewa)
Foto bersama usai penyerahan DIPA di Auditorium Gubernuran, Senin (12/12). (Dok : Istimewa)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala.com - Alokasi belanja pada APBN 2023 untuk Sumbar Rp31,01 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp11,08 triliun untuk 639 satuan kerja.

Anggaran ini meningkat Rp0,76 triliun atau 7,30 persen dibanding tahun 2022 Rp10,32 triliun.

Kemudian, alokasi transfer ke daerah (TKD) Rp19,93 triliun meningkat Rp0,4 triliun (2,05 persen) dibanding tahun 2022 sebesar Rp19,53 triliun. Alokasi TKD ini diberikan kepada Pemprov Sumbar dan 19 Pemkab/Pemko di wilayah Sumbar.

Baca Juga

"Alokasi TKD 2023 ini harus segera ditindaklanjuti. Sehingga APBN 2023 dimanfaatkan sejak awal tahun secara baik, efektif, tepat waktu dan tepat guna," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat penyerahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan TKD 2023 dan piagam WTP LKD 2021 di Auditorium Gubernuran, Senin (12/12).

Meneruskan pesan Bapak Presiden RI Joko Widodo, Mahyeldi mengatakan, harus adanya sense of crisis agar mampu bertahan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada atas segala kemungkinan yang mungkin terjadi.

Kementerian harus bekerja secara terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri sendiri.

"Selain itu Bapak Presiden menekankan untuk memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM," tutur Mahyeldi.

Sementara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak lepas dari kualitas belanja negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Belanja KL yang baik memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan.

"Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna serta berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata," sebut Heru.

Komentar