Bapaslon Perseorangan Protes Hasil Verfak

Metro-380 hit 24-07-2020 10:50
Suasana pleno rekapitulasi hasil verfak, Bapaslon menyatakan tidak menerima hasil pendataan. (Foto : Dyz)
Suasana pleno rekapitulasi hasil verfak, Bapaslon menyatakan tidak menerima hasil pendataan. (Foto : Dyz)

Penulis: Darizon Y | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Keinginan bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur-wakil gubernur yakni Fahkrizal -Genius Umar untuk maju di pilgub Sumbar terancam gagal.

Sebab lebih separuh dari 336.657 berkas dukungan KTP yang diserahkan bapaslon ini dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Itu ditetapkan KPU Sumbar dalam rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual (verfak) berkas dukungan bapaslon yang dihadiri Genius Umar bersama tim pemenangannya, serta semua KPU kabupaten kota di Hotel Pengeran Beach Padang, Kamis (23/7).

Baca Juga

"Setelah melalui proses verfak, jumlah dukungan bapaslon Fakhrizal - Genius Umar yang memenuhi syarat sebanyak 130.258 dukungan. Sedangkan dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 185.793 dukungan," sebut Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani dalam rapat pleno tersebut.

Izwaryani mengatakan syarat minimal dukungan bagi bapaslon perseorangan yang ingin maju di pilgub Sumbar pada 9 Desember 2020 sesuai penetapan KPU Sumbar yakni sebanyak 316.051 dukungan KTP elektronik.

Melihat masih banyaknya syarat dukungan yang dimiliki kurang, maka Izwaryani meminta bapaslon ini, Izwaryani agar melengkapi kekurangan itu.

"Bapaslon Fahrizal-Genius Umar diberikan waktu melengkapi kekurangan berkas dukungan tersebut mulai tanggal 25 hingga 27 Juli 2020 ini. Artinya masih ada waktu bagi bapaslon untuk lengkapi kekurangan berkasnya agar bisa lolos," kata Izwaryani.

Sesuai jadwal, sebutnya, KPU akan melakukan kembali verifikasi faktual kekurangan berkas dukungan tersebut, pada 28 Juli hingga 4 Agustus 2020.

Dia menjelaskan, verifikasi dukungan perbaikan, mengacu peraturan KPU Nomor 3, verifikasi faktual tidak lagi dilakukan secara sensus tetapi dilakukan secara kolektif.

Dari data rekapitulasi verfak dari kabupaten kota yang ada menunjukkan hasil rekapitulasi dukungan di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 5.065. Kabupaten Solok 13.273, Sijunjung 13.645, Tanahdatar 9.101, dan Padangpariaman 4.648 dukungan.

Kemudian Agam 8.933, Limapuluh Kota 9.619 Pasaman 7.588, Kepulauan Mentawai 1.642, Dharmasraya 1.1651, Solok Selatan 6.830, dan Pasaman Barat 7.584 dukungan.

Selanjutnya Kota Padang 19.773, Kota Solok 1.486, Sawahlunto 612, Kota Padangpanjang 420, Bukittinggi 2.219, Payakumbuh 1.219, dan Pariaman 4.948. Total dukungan yang didapatkan adalah 130.256 orang.

Bapaslon Protes

Di sisi lain, Genius Umar yang hadir langsung dalam rapat pleno yang diadakan KPU Sumbar itu merasa kecewa dan sempat melayangkan protesnya menyangkut hasil verifikasi faktual dilakukan KPU.

"Angka tersebut sangat jauh dari jumlah dukungan yang diajukan timnya yaitu sekitar 336 ribu lebih pendukung," kata dia.

Menurut Genius, pihaknya mempersoalkan tidak ada ketentuan peraturan KPU dimana Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mendatangi rumah pendukung hanya satu kali.

"Akibatnya tidak sedikit dari pendukung kami itu yang tidak berhasil ditemui petugas pendataan. Ini jelas merugikan kami," tegas Genius.

Hal lainnya, lanjut dia, tugas pendataan pendukung itu merupakan tugas KPU bersama jajarannya, tapi seolah-olah ini menjadi tugas tim sukses pasangan calon.

"Jika benar cara KPU dan petugasnya melakukan pendataan verfak, maka suara 336 ribu itu pasti akan ditemukan," jelas Genius Umar lagi.

Persoalan lain yang dilontarkan Genius yaitu ada lampiran form B 5.1 KWK yang mensyaratkan lampiran form ini harus di tanda tangani pendukung. Padahal, menurut Genius, tidak ada dalam peraturan KPU RI.

Dia mencontohkan di KPU kabupaten kota tidak mensyaratkan itu, tapi di provinsi malah disyaratkan.

"Jadi seolah-olah ada pesanan khusus untuk mengacaukan situasi, akibatnya banyak kekurangan suara kita, ini harus diperbaiki. Ada 300 ribu lebih suara rakyat yang dipermainkan," ucap dia dengan nada sedikit kesal.

Genius menegaskan, pihaknya tidak akan menerima hasil Rapat Pleno KPU Sumbar dan akan melayangkan protes, sesuai mekanisme yang ada. "Mulai dari Bawaslu, DKPP, atau upaya hukum lainnya," ujar Genius.

Komentar