Perlunya Kolaborasi Untuk Atasi Pertumbuhan Penduduk

Metro-91 hit 18-08-2020 19:30
Wakil Gubernur Nasrul Abit saat peluncuran program Bangga Kencana yang dibuat BKKBN Sumbar, Selasa (18/8). (Dok : Istimewa)
Wakil Gubernur Nasrul Abit saat peluncuran program Bangga Kencana yang dibuat BKKBN Sumbar, Selasa (18/8). (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Untuk bisa mengendalikan lonjakan pertumbuhan penduduk di Indonesia, khususnya Sumbar, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), luncurkan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang difokuskan kepada pembangunan keluarga.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyatakan untuk pembangunan keluarga itu di Sumbar harus ada kolaborasi dan penyatuan visi antara BKKBN, pemprov, pemkab dan pemko.

"Kalau dilihat dari masyarakat di pelosok yang tingkat kehidupannya masih jauh dari kata sejahtera. Ini bukan hanya tugas dari BKKBN yang erat kaitannya dengan kesehatan, kesejahteraan keluarga, tapi harus jadi tanggung jawab bersama," kata Nasrul Abit saat membuka Rapat Penelahaan Program Bangga Kencana Sumbar Tahun 2020 di Hotel Axana, Selasa (18/8).

Baca Juga

Menurut Nasrul, perlu kolaborasi dengan Dinas Kesehatan provinsi, pemkab dan pemko dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk ini.

Selain itu, Nasrul juga mengapresiasi BKKBN yang telah berhasil dengan program sejuta akseptornya yang diharapkan bisa menekan laju pertumbuhan penduduk, agar masalah peningkatan pertumbuhan penduduk kedepan bisa diatasi.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Etna Estelita mengatakan, program baru BKKBN Bangga Kencana ini memfokuskan kepada pembangunan keluarga.

"Pembangunan keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga berkualitas," ucap Etna.

Program yang melibatkan OPD KB Kabupaten kota dan Babinsa se Sumbar dapat mensinergikan program pemprov dengan pemkab dan pemko agar masalah laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan.

Turut hadir Wali Kota Pariaman, Danrem 032 Wirabraja, Babinsa Kabupaten kota, Dinas Kesehatan, Kepala OPD dan undangan lainnya.

Komentar