Biaya Tes Usap Mandiri Rp900 Ribu

Metro-65 hit 09-10-2020 15:03
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Pusat Wiku Adisasmito.(Dok : Istimewa)
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Pusat Wiku Adisasmito.(Dok : Istimewa)

Penulis: Darizon Y | Editor: MN. Putra

Jakarta, Arunala -- Kementerian Kesehatan telah menetapkan standar biaya tes usap mandiri atau uji swab Covid-19.

"Batasan maksimal biaya tes usap mandiri itu yang diizinkan yakni Rp900 ribu. Tarif tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT PCR secara mandiri," ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito kepada media dalam jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (8/10).

Dia menegaskan, biaya itu tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit, yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Baca Juga

"Jika tes RT PCR merupakan hasil dari penelusuran kontak, maka pembiayaannya dijamin pemerintah," tukas Wiku lagi.

Dia menyebut, pihaknya meminta agar fasilitas kesehatan yang melayani tes usap mandiri untuk mematuhi surat edaran Kementerian Kesehatan itu.

"Hal penting lagi, yakni transparan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan, demi meminimalisir fraud (kecurangan)," tegas Wiku.

Dia juga menanggapi pertanyaan media terkait upaya pemerintah menekan penularan Covid-19 terutama pada kuartal IV tahun 2020. Pemerintah melalui Satgas memberikan otoritas lebih besar kepada daerah untuk lakukan upaya pengendalian Covid-19 secara spesifik sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan surat edaran No. 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satgas Covid-19 di daerah-daerah.

"Dengan dibentuknya task force Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan adalah strategi terkini dalam pengendalian khususnya pada provinsi-provinsi prioritas," katanya.

Tujuan task force, jelasnya, untuk menurunkan jumlah kasus, menurunkan jumlah kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan serta meningkatkan disiplin masyarakat.

Juga, Satgas diminta melakukan sinkronisasi data pusat dan daerah serta mendorong penambahan jumlah ICU dan ruang isolasi daerah, dan menambah tenaga kesehatan, alat pelindung diri, obat-obatan dan alat kesehatan lainnya di daerah.

Adapun Satgas Penanganan Covid-19 pusat, Wiku menerangkan juga terus berupaya meningkatkan kesembuhan pasien dengan menambah jumlah rumah sakit rujukan, serta memastikan pelayanan kesehatan yang baik sesuai standar. Karena itulah yang menjamin peningkatan angka kesembuhan dan penurunan angka kematian.

"Kami terus mendorong masyarakat yang memiliki gejala Covid-19 untuk segera memeriksakan diri untuk dapat dikonfirmasi statusnya dan mendapatkan penanganan sedini mungkin untuk meningkatkan peluang kesembuhan melalui deteksi dan pengobatan dini," ujarnya.

Untuk pelacakan pasien Covid-19 dilakukan pengendalian di tingkat mikro yaitu dengan mengoptimalisasi peran Puskesmas, dan Dinas Kesehatan setempat dapat merencanakan strategi tersebut di tiap kecamatan dan kelurahan serta selalu berkoordinasi dengan satgas Covid-19 di daerah dan pusat.

"Puskesmas sebagai unit pelaksana fungsional dapat meningkatkan kualitas sumberdayanya melalui penyebaran tenaganya jika di lapangan SDM masih belum merata jumlahnya. Selain itu, kami juga mendorong pengadaan fasilitas dan teknologi pendukung tracing," ujarnya.

Komentar