Padang, Arunala - Koperasi pegawai unit Korpri kantor Gubernur Sumbar berhasilkan bukukan sisa hasil usaha (SHU) di tahun buku 2019 sebesar Rp 424.552.093. Peningkatan itu diketahui setelah pengurus koperasi ini menggelar rapat anggota tahunan RAT 2019, minggu kemarin di Auditorium Kantor Gubernur.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengapresiasi melihat pencapaian yang dibukukan koperasi kantor gubernur ini. Apalagi, koperasi banyak manfaat bagi anggotanya.

"Koperasi ini dari kita untuk kita. Maka, anggota koperasi mesti memanfaatkan adanya koperasi. Belanja dan pakai jasa koperasi karena hasilnya juga untuk anggota," tuturnya.

Irwan Prayitno juga menekankan beberapa hal kepada para pengurus koperasi, baik soal perkembangan koperasi ini hingga ke soal manajerial para pengurus.

"Profesionalisme pengurus maupun karyawan KPN merupakan unsur penting dalam mengelola koperasi. Untuk itu, profesionalitas pengurus dan karyawan KPN perlu terus ditingkatkan disertai dengan dukungan dari seluruh anggota dan pimpinan Unit Kerja yang tergabung dalam KPN Unit Korpri Kantor Gubernur," kata Irwan Prayitno.

Ketua Koperasi Pegawai Unit Korpri Kantor Gubernur, Ell Yawardi membenarkan koperasi nya adalah RAT buku 2019.

"Untuk tahun 2019, SHU yang berhasil dibukukan sebesar Rp 424.552.093. Sedangkan pada 2018 jumlah SHU sebesar Rp 418.795.022," kata Ell Yawardi.

Tidak cuma pencapaian SHU yang jadi fokus pengurus, sebut Ell Yawardi, koperasi ini pun mampu meningkatkan jumlah penyaluran dana koperasi kepada anggota di banding tahun lalu.

"Di 2018 dana yang disalurkan pada anggota sebesar Rp 41 miliar lebih, namun pada 2019 jumlah dana yang dikucurkan itu menjadi Rp 51 miliar lebih," terang Ketua koperasi ini.

Untuk sisi pencapaian aset, Ell Yawardi menyampaikan koperasi yang dipimpinnya itu alami peningkatan signifikan di tahun 2019 ini.

"Secara keseluruhan jumlah aset Koperasi Pegawai RI Unit Korpri Kantor Gubernur Sumbar pada tahun 2019 berjumlah Rp. 54.8 miliar lebih. Hal itu berupa aset lancar sebesar Rp 53 miliar lebih, dan aset tidak lancar sebesar Rp 1.7 miliar lebih," terang Ell Yawardi lagi. (amz)