.
"Ada regulasi, ada inovasi, ada komitmen untuk transparankan dana desa. Jika tidak lima jangan heran kalau ada wali nagari tersangkut korupsi,"ujarnya.
Sementara untuk pendidikan dan ekonomi anak nagari, Irfendi pastikan kabupatennya siap lakukan pembelajaran tatap muka.
"Sebenarnya kami mau terapkan pendidikan tatap muka Desember ini, tapi ada perintah Mendikbud untuk belajar tatap muka dimulai Januari 2021,"ujarnya..
"Saya biarkan belajar daring terus menerus, fakta di lapangan banyak anak sekolah dasar belum bisa baca tulis, padahal sebelum pandemi sudah bisa baca tulis itu harusnya, belum lagi soal anak-anak jenuh belajar di rumah,"ujar Irfendi.
Selain itu, dampak lain yang dirasakan warga di Kabupaten Limapuluh Kota akibat pandemi itu juga menyasar pada ekonomi, sebab pasar dan baralek ini semua pemicu geliat ekonomi warga kini akitivitasnya berkurang.
"Tapi meski ada pengusutan selama pandemi, tapi jika mita mau turun, In Syaa Allah masyarakat pasti sadar pentingnya kesehatan saat kondisi pandemi ini," ujar Irfendi.
Kepala Bidang (Kabid) PMD Sumbar, Azwar mewakili Ketua TPKTDD Sumbar 2020, mengatakan penilaian TPKTDD ini tidak perlombaan tapi bagian dari penguatan kepada kepala daerah dan nagari untuk trasnparansi dana desa.
"Kegiatan TPKTDD adalah untuk pembinaan sehingga transparansi itu nyata adanya, tidak sekadar laporan di atas kertas, tapi faktanya masih jauh dari harapan, itu yang tidak kita inginkan," kata Azwar.
Komentar