Sementara, Febby Dt Bangso menerangkan kepala daerah itu memang sebuah jabatan politik, namun tidak serta merta orang partai politik bisa berada di dalam pemerintahan (birokrasi, red).
"Untuk diketahui, bukan elite politik yang buat komitmen terhadap OPD-OPD yang akan dilantik, namun sebaliknya," kata Febby.
Ketika disinggung dalam suasana pilkada justru intervensi politik lebih dominan kepada birokrasi, Febby menilai hal itu jelas ada penyebabnya.
"Karena satu pihak ingin mengerogoti posisi birokrasi, dan pihak yang satunya lagi ingin mendapatkan jabatan. Bila sudah begitu dampaknya tidak akan adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," kata Febby.
Komentar