.
"Pelibatan masyarakat, penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, karena mereka lebih memahami dan mengetahui apa saja yang mereka butuhkan," ungkapnya.
Setiap Badan Publik (BP) sebagaimana yang diamanatkan perundang-undangan yang berlaku, wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efesien.
"Dengan demikian, layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah serta perlu dilakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat dan akurat," tutupnya.
Sedangkan Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska menyebutkan, pihaknya memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh di Sumbar yang memiliki komitmen dalam keterbukaan informasi publik.
"Untuk penilaian Achievement Motivation Person ini, tim sudah melakukan seleksi secara internal dan melihat rekam jejak, serta aktivitas keterbukaan informasi dari masing-masing tokoh," tuturnya.
Pemberian penghargaan ini, lanjut Nofal, adalah apresiasi atas motivasi dan keberhasilan tokoh tersebut di berbagai bidang, dalam menyiarkan keterbukaan informasi. Tokoh yang menerima tersebut, berasal dari berbagai latar belakang seperti politisi, praktisi kesehatan, birokrat dan Kepala Daerah.
"Diharapkan dengan adanya penghargaan yang kita berikan ini, keterbukaan informasi menjadi sebuah kewajiban bagi setiap daerah, yang dimulai dari Kepala Daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan akurat," kata Nofal Wiska.
Komentar