.
"Ini berarti belum menganut azaz hirarki peraturan perundang-undangan, karena didasarkan hanya copy paste saja," tukas Jefri Masrul lagi.
Sebaliknya Fraksi PKS justru mengapresiasi Pemprov Sumbar yang berinisiatif mengajukan ranperda tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
"Infrastruktur diibaratkan sebagai bahan bakar dari suatu mesin, jika bahan bakar tidak tersedia maka mesin tersebut tidak dapat berfungsi," ujar juru bicara Fraksi PKS, Rahmad Saleh.
Menurut Rahmat Saleh, meskipun pembangunan dan penyediaan infrastruktur di Sumbar telah berlangsung lama dan telah dirasakan dampaknya masyarakat.
Sementara kebutuhan atau permintaan pembangunan infrastruktur semakin meningkat sejalan dengan semakin menguatnya tuntutan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Fraksi PKS berpendapat bahwa ranperda ini sangat dibutuhkan di Sumbar, meski begitu kami memberikan beberapa catatan terhadap ranperda pembangunan insfratruktur berkelanjutan ini," ujar Rahmat Saleh.
Ranperda pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang diajukan Pemprov Sumbar itu menyangkut pembangunan gedung diatur dalam pasal 19 bahwa infrastruktur pembangunan gedung, Masjid Raya Sumbar, gedung Stadium Utama Sikabu, pembangunan evakuasi sementara di daerah, pembangunan Selter di komplek kantor gubernur, Gedung Kebudayaan.
Selain itu ada juga pembangunan Museum, Perpustakaan Sumbar, gedung pertujukan seni dan budaya bertaraf internasional, infrastruktur bangunan perkantoran di lingkungan pemda yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan.
Tampak pandangan umum fraksi- fraksi menyerahkan pandangan umum fraksinya secara bergantian kepada pimpinan DPRD.
Komentar