Padang, Arunala - Persoalan menyangkut zonasi dalam penerimaan siswa baru untuk SMP Negeri jadi salah satu bahan masukan yang diperoleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib saat melakukan pertemuan dengan sejumlah warga Kelurahan Bandar Buat, Kota Padang, Kamis malam (17/2).
Pertemuan politisi Demokrat Sumbar dengan warga di Masjid Al Kautsar Bandar Buat itu dalam rangka reses perorangan anggota dewan ke daerah pemilihannya (dapil).
Dalam pertemuan itu, Suwirpen mendapatkan informasi, setiap memasuki tahun ajaran baru penerimaan siswa SMP Negeri di Kecamatan Lubuk Kilangan (Luki) itu, kerap jadi polemik.
"Informasi yang saya terima dari warga setempat (Bandar Buat, red), banyak dari anak-anak mereka yang telah lulus SD tidak dapat diterima bersekolah di SMP Negeri yang ada di kecamatan itu, karena terhambat kebijakan zonasi," kata Suwirpen kepada arunala.com seusai pertemuan dengan warga itu.
Akibat dari kebijakan itu, sebutnya, terpaksa para orang tua murid ini menyekolahkan anaknya ke SMP swasta. Dan kejadian serupa ini bisa dikatakan banyak terjadi di Kota Padang.
"Di Kelurahan Bandar Buat ini misalnya, karena SD dari anak-anak warga setempat yang jaraknya serba tanggung dengan SMP Negeri, akibatnya cukup banyak dari anak-anak warga ini yang tidak tertampung di SMP Negeri yang ada di kecamatan ini karena zonasi, jadi kan kasihan kita melihatnya," ujar Suwirpen.
Makanya, dia meminta penerapan zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri di Kota Padang harus ditinjau kembali. "Harus dicarikan solusinya, tidak boleh seperti penerapan kebijakan yang lama-lama," tukasnya lagi.
Melihat kenyataan demikian, dirinya melalui kader Demokrat yang ada di DPRD Kota Padang untuk musyawarahkan lagi kebijakan zonasi untuk SMP ini dengan Kadis Pendidikan Kota Padang.
Kemudian menyinggung soal kebijakan zonasi untuk tingkat SMA, yang berada dalam pengawasan provinsi, Suwirpen mengaku sampai hari ini kebijakan zonasi ini masih belum berubahnext
Komentar