.
Dengan sudah adanya sutruktur anggota pansus, sesuai aturan nanti akan memilih pimpinannya dari anggota tersebut, maka DPRD Sumbar dalam rapat paripurna menetapkannya, dengan keputusan nomor 03/SB-2022, tentang pembentukan dan penetapan Keanggotaan pansus pembahasan serta penyusunan rekomendasi terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2021.
Terkoreksinya Beberapa Sektor
Sebelumnya, dalam penyampaian nota LKPJ itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi memaparkan berbagai hal baik itu menyangkut penggunaan anggaran, beberapa perubahan atau koreksian diantaranya target laju pertumbuhan ekonomi di Sumbar, tingkat pengganguran yang terkoreksi hingga menyangkut angka kemiskinan dan juga tingkat inflasi di Sumbar selama 2021.
Dalam penyampaiannya, Mahyeldi menerangkan, adapun koreksi pertumbuhan laju ekonomi di Sumbar disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19.
"Di 2021 lalu, tingkat laju pertumbuhan ekonomi Sumbar sempat terkoreksi ke angka 3,0 persen sampai 3,08 persen. Ini disebabkan peningkatan Covid-19," sebut Mahyeldi.
Untuk tingkat pengganguran, Mahyeldi menyampaikan juga terkoreksi, yang semula di angka 7,77 persen menjadi sekitar 6,52 persen.
"Angka itu berdasarkan hasil analisis Pemprov Sumbar karena terdapat pemulihan sejumlah lapangan kerja di awal 2021. Namun pada pertengahan 2021, dalam konteks Pegadaian, kondisi itu berpengaruh pada dunia usaha," jelas Mahyeldi lagi.
Kemudian menyangkut angka kemiskinan di Sumbar, Mahyeldi menyebutkan ada peningkatan di 2021.
"Awalnya 6,15 persen menjadi 6,25 persen sampai 6,56 persen. Berdasarkan analisis pemprov, terdapat pemulihan beberapa lapangan usaha akibat terjadi Covid-19, namun belum bisa mencapai target awal yang diplot Pemprov Sumbar," kata Mahyeldi.
Hal lain yang disampaikan Mahyeldi yakni menyangkut meningkatkan nilai inflasi di Sumbar di 2021.
"Semula, dipatok angkanya dari 1,7 sampai 2,1 persen menjadi 2,1 sampai 2,5 persen. Kemudian terdapatnya beberapa capaian penerimaan di 2021 yang belum maksimal serta beberapa belanja yang rendah serapannya," kata Mahyeldi.
Komentar