.
Usulan ini bukan tanpa alasan, menurut Hidayat, justru lebih substansial karena Gerindra berpendapat pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat utama agar Bangsa dan Negara ini bisa tetap berdiri tegak sejajar dengan negara negara lain di kemudian hari melalui pembangunan SDM yang tangguh dari hasil pendidikan yang serius dan sungguh sungguh.
Salah satunya tentu kesejahteraan GTK harus menjadi perhatian selain saranan prasaran pendidikan dan kurikulum yang tepat manfaat," katanya.
Ditanya bagaimana tanggapan Sekdaprov, Hidayat mengungkapkan bahwa saat rapat kerja yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi, dihadiri juga Sekprov Sumbar Hansastri, berserta anggota TAPD, ada Kepala Bappeda, Badan Keuangan, berapa OPD dan tenaga ahli gubernur.
Saat rapat kerja tersebut Sekprov Sumbar, Hansastri menyatakan permintaan dan masukan dari Fraksi Gerindra menaikkan jadi Rp100 ribu per jam akan dijadikan arahan dan rujukan dalam menyusun kebijakan keuangan ditingkat pemprov.
Terutama, lanjutnya, saat menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai acuan menyusun Rencana APBD tahun 2023 nanti.
"Usulan dan masukan Fraksi Gerindra akan kami bicarakan khusus ditingkat TAPD, tentu jelas akan menghitung kembali dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah," ujar Hansastri.
Bahkan Hansastri berpikiran juga untuk mengusulkan memaksimalkan jam mengajar para guru honor, agar penghasilannya juga meningkat," kata Hansastri.
Komentar