.
Negeri ini, imbuhnya, dielus-elus oleh negara lain sebagai negara yang hebat dalam kemajuan demokrasi, tapi elusan itu hanya isapan jempol dan terbukti Indonesia belum mandiri dalam kedaulatan demokrasi dan politik.
"Intesitas intervensi global membayangi sistem politik Indonesia menuju negara oligarki berbasis kekuasaan campur tangan negara lain," tukuknya.
Dikatakan senator Alirman Sori, karena bola politik sudah berada di rumah DPR dan Pemerintah, dirinya hanya bisa berharap dan mendoakan ada kesadaran kolektif berpolitik para pemegang kendali parpol bersama dengan pemerintah yang berkuasa merespon tuntutan publik agar persyaratan calon presiden menghilangkan ambang batas.
Alirman Sori juga mengulas bahwa model presidensial Indonesia aneh jauh berbeda dengan negara dunia lainnya.
Misalnya Amerika menjadi rule mode dalam sistem presidesil tidak mengenal presidential threshold.
Dia menguraikan, syarat untuk menjadi presiden di AS sederhana, tidak melakukan tindakan kriminal, berumur minimal 34 tahun, berkewarganegaraan AS tetap minimal 14 tahun dan sangat sederhana.
Terlihat sekali hak politik warga negara simetris, tetapi di negeri ini sangat dibatasi dengan persyaratan ketat dan bertentangan konstitusi.
"Sejatinya prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang diatur UUD 1945, Pasal 1, Ayat (2) tidak bermakna sama sekali, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sepertinya jauh panggang dari api. Kedaulatan hanya berada ditangan pimpinan elit politik dan elit kekuasaan," pungkas Alirman Sori.(*)
Komentar