.
Lebih lanjut Mochklasin menyampaikan, saat pembahasan rancangan awal KUA-PPAS 2023, Komisi II juga merekomendasikan pada OPD yang memiliki program kerja berhubungan dengan progul gubernur yang belum terakomodir optimal dari sisi anggaran, agar segera mengusulkan dengan alasan-alasan jelas dan kuat.
"Kami dari Komisi II nantinya akan memperjuangkan saat pembahasan KUA-PPAS di tingkat Banggar," tukas Mochklasin.
Sementara itu, Anggota Komisi II lainnya, Muchlis Yusuf Abit juga menyampaikan beberapa penekanannya agar OPD lebih efektif dan efesien dalam mengalokasikan anggaran.
"Perencanaan maupun kegiatan yang tidak betul-betul dibutuhkan agar dikurangi, jadwal kegiatan yang akan dijalankan harus jelas. Kemudian, untuk pelaksanaan APBD 2023 nanti diminta agar sudah berjalan di awal tahun," ucapnya.
"Pengalaman kami di 2021, terjadi Silpa sebesar Rp480 miliar, berarti itu kan mencerminkan kinerja OPD tidak efektif dan tidak efesien. Sebab itu saya tekankan, di awal 2023 nanti kegiatan-kegiatan yang dibuat OPD sudah mulai dikerjakan. Jangan sampai nilai kegiatannya puluhan miliar tapi ditenderkan di Agustus atau September, itu pasti akan bermasalah," ucap Muchlis.
Komentar