.
Apeksi, kata Bima, akan meminta langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang akan menghadiri Rakernas Apeksi pada Selasa (9/8) agar tidak hanya para wali kota yang bekerja keras, tetapi juga para menteri.
"Saya yakin para wali kota berjuang. Kami akan sampaikan ke pemerintah pusat, Apeksi akan fight, tetapi sama-sama dengan pemerintah pusat. Jangan sampai kita di depan, mereka rebahan atau jalan-jalan," kata Bima.
Bima bakal menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa wali kota akan bekerja keras, tetapi targetnya juga mesti realistis.
Tidak semua tuntutan tersebut bisa terlaksana. Sebagai contoh adalah kebijakan penghapusan tenaga honorer.
"Kami akan sampaikan ke pemerintah pusat, kita kerja keras, tetapi tolong targetnya realistis. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak-Ibu dan teman-teman semua. Apakah penghapusan honorer pada September 2023 realistis atau tidak?" "Tidak," jawab para wali kota secara serentak. "Maka, akan kita suarakan itu, dan bagaimana tahapan-tahapannya," ujar Bima.
Terpisah, Plt Wali Kota Padangsidempuan, dr Susanti Dewayanti SpA mengatakan dirinya tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer pada 2023.
"Jangan sampai dihapus lah, kasihan. Biar bagaimana pun mereka sudah mengabdi dan ikut melayani masyarakat," katanya.
Dari perwakilan masing-masing wilayah, para wali kota sependapat bahwa penghapusan tenaga honorer tidak realistis.
Penolakan penghapusan tenaga honorer rencananya diplenokan dalam rapat lanjutan pada Selasa (9/8) besok.
Ia justru mengatakan, dirinya akan berjuang sekuat tenaga agar tenaga honorer dapat diprioritaskan menjadi ASN atau paling tidak PPPK.
"Saya yakin teman-teman para wali kota se-Indonesia juga sepakat dengan usulan yang saya sampaikan sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ujarnya.
Komentar