Rakernas Ditutup, Apeksi akan Sampaikan Tiga Spirit ke Pusat

Metro- 09-08-2022 22:45
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat penutupan Rakernas XV Apeksi di Hotel Truntum Padang, Selasa (9/8). (Dok : Istimewa)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat penutupan Rakernas XV Apeksi di Hotel Truntum Padang, Selasa (9/8). (Dok : Istimewa)

Padang, Arunala - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Padang resmi ditutup Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Selama dua hari Rakernas tersebut, ada tiga spirit yang akan disampaikan Apeksi ke pemerintah pusat.

"Saya kira teman-teman (para wali kota, red) sangat jeli di lapangan dan saya sudah susun dengan rapi. Nanti akan kami surati seluruh kementerian. Akan tetapi kami percaya sebagai pembina dan bapak kami Menteri Dalam Negeri, pak Tito Karnavian akan mengayomi untuk mengkomunikasikan itu kepada seluruh menteri-menteri yang lain agar semuanya responsif," kata Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya, saat penutupan Rakernas XV Apeksi di Hotel Truntum Padang, Selasa (9/8).

Pertama, sebut Bima, kita ingin pastikan semua langkah perubahan yang luar biasa dan diakselerasikan oleh pemerintah pusat tetap sejalan dengan roh otonomi daerah sebagai cita-cita reformasi.

"Kedua kami melihat bahwa syarat utama apabila target-target yang ingin dikejar tentu harus ada komitmen dan konsistensi yang sama baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Presiden jelas memberikan arahan. Tetapi sering kali di tingkat kementerian ada hal yang lebih dinamis, ada tafsiran yang berbeda atau ada irama yang berbeda. Kami merasa tugas kami yang di lapangan untuk menyampaikan agar dikoordinasikan. Sejauh ini sebagai bapak dan pembina (Mendagri, red), kami membaca bahwa pak Tito sudah sangat responsif. Tapi apabila menteri-menteri lain seresponsif pak Tito maka akan lebih akselerasi lagi," papar Wali Kota Bogor ini.

Ketiga, dari seabrek regulasi, ada yang tidak matching.

"Misalnya mandatoris spending bagi pemerintah daerah. Misal, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, belanja pegawai 30 persen, infrastruktur 40 persen dan penunjang lain-lain. Kalau ditotal bisa sampai 115 persen dari APBD kami. Sudah habis pak Menteri. Belum lagi 14 retribusi dan satu pajak yang dikurangi. Mungkin 35 persen potensi pajak berkurang. Ada skema percepatan tenaga honorer yang dihilangkan. Dan ini pun bisa menambah beban APBD. Ada hal-hal mungkin yang tidak sinkron," lanjut Bima Aryanext

Komentar