Padang, Arunala - Pengembang daerah kembali menyuarakan permintaan penyesuaian harga jual rumah bersubsidi.
Kali ini, desakan agar pemerintah menaikkan harga rumah subsidi berasal dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Sumbar.
Alasannya, ongkos pembangunan rumah subsidi yang melonjak drastis akibat dipicu tekanan ekonomi global.
"Sektor properti memiliki keterkaitan yang luas terhadap segala macam bidang usaha. Jujur saja, adanya kondisi krisis ekonomi global, antara lain akibat perang Ukraina dan Rusia tentu saja memang berdampak terhadap usaha properti. Berdampak pada harga barang dan material saat ini terus bergerak naik," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Sumbar H Ardinal saat Pembukaan REI Property Expo Sumbar 2022 di Transmart Padang, Rabu (17/8).
Ardinal menegaskan, permintaan kenaikan harga rumah subsidi juga karena pemerintah sudah lama tidak menerapkan kebijakan kenaikan harga jual rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan penyesuaian harga jual rumah MBR terakhir kali terbit pada tahun 2020 lalu.
Hal ini sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor: 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.
Ketentuan itu melengkapi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
"REI sudah mengusulkan harga rumah subsidi kepada pemerintah, namun usulan dari asosiasi belum mendapatkan respons positif dari pemerintah untuk menetapkan harga baru rumah subsidi. Selain itu, program akses MBR untuk sektor informal agar bisa mendapat KPR Subsidi Pemerintah. Serta membuka kesempatan bagi pekerja sektor informal untuk mengakses pembiayaan perumahan," tuturnyanext
Komentar