Padang, Arunala - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi mendorong seluruh kepala daerah di Sumbar untuk menyiapkan beberapa langkah dalam pengendalian inflasi.
Permintaan Mahyedi itu sebagai upaya tindak lanjut kebijakan nasional terkait penanganan inflasi oleh Kemendagri yang menerbitkan surat edaran nomor 500/4825/S Tentang Penggunaan Belanja Daerah Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah per 19 Agustus 2022.
"Dorongan dan dukungan yang saya harapkan dari bupati dan wali kota yang diharapkan Mahyeldi mulai dari pendistribusian dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengalokasikan dana Badan Amil Zakat (BAZ) ke masyarakat tidak mampu, serta melakukan optimalisasi anggaran melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)," ungkap Mahyeldi dalam arahannya pada rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2022 se-Sumbar di ruang rapat kantor Bank Indonesia, Padang, Rabu siang (31/8).
Beberapa langkah yang disampaikan Mahyeldi adalah, pertama, alokasi dana kredit usaha rakyat (KUR).
Dirinya pun meminta kepada OJK dan BI untuk memberdayakan dana desa di masyarakat agar terkelola secara baik.
Selain itu, Mahyeldi memerintahkan untuk cek dana KUR di bank-bank sehingga dana KUR bisa dimanfaatkan untuk menahan kenaikan harga barang dan jasa.
"Terdapat sumber-sumber dana yang dapat dipakai untuk memberdayakan masyarakat, apalagi program KUR harus kita keluarkan guna mempercepat produksi komoditas terutama pangan. Agar mencegah dampak inflasi, serta untuk menjaga daya beli masyarakat," terangnya. Kedua, alokasi dana badan amil zakat (BAZ).
Menurut gubernur, dana BAZ dapat dialokasikan ke masyarakat yang tidak mampu, serta membantu para petani untuk menyediakan bibit dan pupuk yang saat ini sedang langka. Hal itu digunakan intuk meningkatkan produksi pangan untuk menekan laju inflasi.
Ketiga, optimalisasi anggaran kepala daerah yang berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak dan sangat dibutuhkan oleh Daerah dan masyarakat, dapat menggunakan anggaran BTTnext
Komentar