Cari Solusi Penangganan Sengketa Informasi di Masa Pandemi

Metro-31 hit 13-11-2020 19:36
Para komisioner KI Sumbar, Riau dan Sumsel usia FGD dengan KI Pusat, di ruang kerja Ketua KI Riau, Jumat (13/11). (Dok : Istimewa)
Para komisioner KI Sumbar, Riau dan Sumsel usia FGD dengan KI Pusat, di ruang kerja Ketua KI Riau, Jumat (13/11). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Meski masa pandemi Covid-19, nyatanya tidak mengurangi niat masyarakat untuk tetap mengajukan permohonan informasi dan bersengketa di Komisi Informasi (KI).

Hal serupa ini jadi bahan perdebatan para komisioner KI dari tiga daerah masing-masing Sumbar, Riau dan Sumatera Selatan (Sumsel) dengan KI Pusat dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang dilangsungkan di ruang rapat Ketua KI Riau, Jumat (13/11).

Dari pembicaraan para komisioner KI di tiga daerah itu, mereka sama-sama mengaku persoalan sengketa informasi di daerah mereka masing-masing terus saja ada meski saat pandemi sekarang.

Misalnya, Ketua KI Sumsel Kori Kunci yang didampingi komisioner KI bidang menyampaikan, Hizba Meiridha Badar, menerangkan, walau masa pandemi pemohon informasi yang bersengketa di komisi informasi masih banyak yakni 50 register.

"Dari 50 register tersebut, semua yang mengajukan sengketa berbadan hukum, yakni LSM. Persoalan yang muncul, mereka datang banyak dan mesti kita antisipasi dgn protokol kesehatan," kata Kori.

Adapun penjelasan Ketua KI Riau Zulfa Irwan, menjelaskan jumlah pemohon sengketa informasi di provinsinya juga banyak, yakni ada 40 sengketa.

Untuk penyelesaian sengketa informasi di KI Riau diselesaikan dengan dua metode, yakni secara standar dan virtual. Namun tahap awal kami upayakan penyelesaian sengketa dengan mediasi agar pertemuan tatap muka dapat di kurangi," ujar Zulfa Irwan.

Sedangkan Komisioner KI Sumbar Arif Yumardi lebih banyak memberikan masukan dalam berbagai persoalan PSI di Sumbar, termasuk seorang PNS menjadi pemohon atau Kuasa Pemohon.

"Kami di Sumbar justru mempertegas sikapnya dengan menegakan aturan yang ada, dan jangan melanggar aturan lainnya," tegas Arif.

Melihat adanya pembicaraan terkait masih banyaknya permohonan sengketa informasi itu, Ketua KI Pusat I Gede Narayana memberikan beberapa saran dan pendapat.

"Kuncinya, jika semua Badan Publik itu mau bersikap informatif pada masa pandemi ini, jelas akan mengurangi potensi sengketa informasi di KI. omisi Informasi. Disini lah tugas KI mendorong Badan Publik semakin transparan dan informatif," tegas I Gede Narayana.

Komentar