.
Memang, imbuh Khadafi, dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani itu tidak memuat klausul warning (peringatan), namun perjanjian tetap meminta Bawaslu kabupaten kota untuk memegang teguh komitmen kinerja yang sudah mereka buat.
Sebaliknya, Bawaslu Sumbar akan memberikan dorongan dan fasilitasi baik dalam penggunaan anggaran, staf sekretariat dan lainnya.
Karena belum semuanya Bawaslu kabupaten kota itu berstatus Satker, ada yang masih berinduk ke Bawaslu Sumbar.
"Nah, cara kami (Bawaslu Sumbar, red) memberikan dorongan itu bisa saja dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, rapat kerja dan juga advokasi atau bimbingan," papar Khadafi lagi.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Agam, Elvys dan Ketua Bawaslu Payakumbuh Suci Wildanis sama-sama menyebutkan, dalam perjanjian kinerja yang mereka teken hari itu berisikan komitmen dari Bawaslu kabupaten kota di Sumbar untuk bisa bekerja sesuai target yang telah mereka buat.
"Perjanjian yang kami teken itu diantaranya memuat capaian kinerja kami menyangkut anggaran di sekretariat, selanjutnya memuat target pelaksana tahapan untuk pemilu 2024 hingga menyangkut kegiatan sosialisasi dan pengawasan yang akan kami laksanakan nantinya," kata mereka berdua.
Komentar