Padang, Arunala.com - Wacana turunnya status Bandara Internasional Minangkabau (BIM) akan menjadi bandara domestik, membuat berbagai pihak di Sumbar bereaksi.
Bahkan DPRD Sumbar menggelar hearing bersama stakeholder terkait termasuk pihak Kadin dan Asita Sumbar, PT Angkasa Pura II, PHRI, komunitas pariwisata serta Sekdaprov Sumbar, Selasa (21/2) di ruang sidang utama Gedung DPRD Sumbar.
Hearing dipimpin langsung Ketua DPRD, Supardi itu berbagai pendapat terkait bakal turunnya status BIM itu mengemuka.
Seperti dari pihak Kadin Sumbar yang mengaku siap mendukung Pemprov Sumbar mempertahankan BIM tetap berstatus internasional, karena menyangkut marwah daerah ini.
"Kami di Kadin dan semua pengusaha yang ada di daerah ini siap mendukung pemerintah provinsi dan DPRD Sumbar dalam mempertahankan BIM tetap berstatus internasional," ungkap salah seorang anggota yang mewakili Ketua Kadin Sumbar Buchari Bachter pada pertemuan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwsata Sumbar Luhur Budianda mengapresiasi kepedulian setiap unsur dan tokoh masyarakat terkait dengan isu peralihan status BIM menjadi bandara domestik.
"Kita bersyukur kepedulian masyarakat yang cukup antusias terhadap isu peralihan status BIM. Dengan rasa saling memiliki ini kita berharap dapat terus berkembang ke bentuk yang konstruktif baik bagi masyarakat maupun peningkatan hospitality di BIM," ucapnya.
Ia juga mengatakan, akan memfasilitasi setiap wacana yang dapat meningkatkan kunjungan dan penggunaan BIM ke depannya baik seperti paket travel dan sejenisnya.
Sementara itu, Ketua Asita Sumbar, Darmawi menyambut baik status BIM yang masih menjadi bandara internasional.
"Demi mendukung hal tersebut ke depannya kami para pelaku wisata lainnya akan bekerja maksimal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan luar negeri ke Sumbar," ucap Darmawi.
Sedangkan dalam hearing itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan, memang beberapa hari terakhir Sumbar dihebohkan dengan informasi tentang perubahan status BIM menjadi bandara domestiknext
Komentar