.
Dikatakannya, problem yang tengah dihadapi kaum perempuan lebih disebabkan kendala nilai sosial budaya yang tidak memberi akses dan kesempatan menduduki posisi sentral di lembaga-lembaga politik.
Alirman Sori juga mengingatkan, kendatipun aspek kemampuan intelegensi, manajerial dan kemampuan kepemimpinan perempuan Indonesia memiliki kualitas yang memadai dan tidak kalah dengan laki-laki.
"Di sisi lain, partisipasi politik perempuan saat ini sangat dibutuhkan sebagai ikhtiar pengarusutamaan gender (gender mainstreaming)," Alirman Sori menjelaskan.
Jadi, imbuhnya, dengan ada ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan untuk duduk di parlemen, di satu sisi merupakan agenda besar bagi perempuan untuk menetapkan langkahnya berpartisipasi dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, dan menyuarakan aspirasi perempuan yang selama ini terpinggirkan.
Untuk itu, sambungnya, ke depan kehadiran perempuan dalam kancah politik dan pemerintahan tidak boleh dibatasi untuk menduduki jabatan strategis dalam upaya membangun equalitas antara laki-laki dan perempuan.
"Peran perempuan tidak boleh jadi domestik, tetapi harus equal dengan laki-laki, sehingga mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka yang tidak terwakili oleh laki-laki dalam perjuangan hak mereka," pungkas Alirman Sori.
Komentar