.
"Dalam mendukung peran dan tugas ATR/BPN itu diperlukan peran mahasiswa untuk turut menyosialisasikan ke masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya butuh dua modal besar, yakni sumber daya manusia unggul dan pengelolaan sumber daya alam. "Sehingga kunci dari semuanya adalah tata ruang dan pertanahan," jelas Hadi Tjahjanto.
Sementara itu, Rektor Universitas Andalas Prof Dr Yuliandri SH MH mengatakan Universitas Andalas khususnya Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat/PAgA Fakultas Hukum Unand telah melakukan kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.
Di antaranya pilot project tindak lanjut inventarisasi data dan identifikasi tanah ulayat di Sumbar pada tahun ini.
Kemudian, penyusunan kajian akademik tentang Perubahan Permen ATR/BPN No 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, tahun 2023.
"Dan penelitian inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dan komunal di Kaltim dan Kalsel tahun 2022/2023," papar Guru Besar Fakultas Hukum ini.
Yuliandri berharap dengan kehadiran Menteri ATR/BPN ke kampus ini berbagai bentuk kerjasama dan sinergi dapat semakin ditingkatkan.
"Dengan demikian, keberadaan Unand semakin memberi manfaat bagi bangsa dan negeri," harapnya.(ril)
Komentar