Pentingnya Skrining Hipotiroid Kongenital pada Bayi Baru Lahir

Pengecualian, ungkap Lila, terdapat kondisi dimana pengambilan sampel darah tumit tidak dapat dilakukan pada waktu ideal.

"Maka sampel dapat diambil pada usia bayi lebih dari 24 jam sampai 14 hari," ungkapnya.

Ia mengungkapkan pelaksanaan SHK di Sumbar, pada tahun 2022 enam kabupaten kota telah menganggarkan dana SHK dengan laboratorium rujukan RS Hasan Sadikin.

Enam kabupaten kota itu yakni Tanahdatar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Pasaman, Payakumbuh dan Bukittinggi.

"Dimana empat kabupaten kota yakni Pasaman, Tanahdatar, Sawahlunto dan Kota Solok menyelesaikan pengiriman sampel ke RS Hasan Sadikin. Selanjutnya akan melakukan pengiriman sampel ke RSUP Dr M Djamil," ungkapnya.

Pada tahun ini, tutur Lila, laboratorium rujukan yakni RSUP Dr M Djamil dengan jumlah kertas saring sebanyak 20.370.

"Dan 17 kabupaten kota yang sudah menganggarkan dana SHK ini. Dua kabupaten kota menganggarkan pada dana perubahan," ucapnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada kabupaten kota telahawaredengan masalah ini. "Sekali lagi kami mengingatkan ini wajib dilaksanakan dan penting. Walaupun 100 bayi baru lahir, ketemu satu tapi itu sangat penting. Dengan skrining ini akan terselamatkan satu bayi tersebut," tegas Lila.

Berdasar data Dinas Kesehatan Sumbar, pada tahun 2022 sudah 1.910 dari 104.121 bayi sudah lahir menjalani pemeriksaan SHK. Direject 77, pemeriksaan SHK 1.987 dan 0 positif SHK.

Pada tahun ini sasaran bayi baru lahir sebanyak 104.336. Sampai Mei 2023, sebanyak 1.885 bayi baru lahir menjalani SHK, reject 38 dan pemeriksaan SHK 1823. Dan hasil 0 positif.

"Kami berharap untuk pemeriksaan SHK ini pada tahun ini lebih banyak lagi," harap Lila.

Sementara itu, Direktur Bina dan Akses Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN dr H Zamhir Setiawan MEpid mengatakan program KB dan kesehatan reproduksi memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya stunting.

Di antaranya dengan mempersiapkan kehamilan yang sehat dan mencegah terjadinya kehamilan "4 Terlalu" serta pelayanan KB Pasca-Persalinan (KBPP).

"Tidak hanya itu saja diperlukan konvergensi dan program. Termasuk kolaborasi dan sinergisitas kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga desa atau kelurahan," ucapnya.

Upaya lainnya, sebut Zamhir, peran dan dukungan fasyankes termasuk rumah sakit, organisasi profesi, dan tenaga kesehatan memberikan pelayanan KB. Termasuk juga kebijakan tarif jasa pelayanan.

"Kemudian perlu penguatan promosi kesehatan dan konseling serta pelayanan KB akseptor termasuk yang berisiko stunting," tukasnya. (ril)