Validitas Data Sosial Ekonomi Keluarga Sangat Penting

Metro- 02-02-2024 12:52
Sekprov Sumbar, Hansastri pimpinan rakor petugas verifikasi dan validasi DTKS tingkat Sumbar, di Bukittinggi, Kamis, (2/2). (Dok : Istimewa)
Sekprov Sumbar, Hansastri pimpinan rakor petugas verifikasi dan validasi DTKS tingkat Sumbar, di Bukittinggi, Kamis, (2/2). (Dok : Istimewa)

Bukittinggi, Arunala.com - Pejabat serta para operator pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga tingkat desa/nagari/kelurahan di Sumbar, diharapkan terus meningkatkan kualitas validitas data sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos). Sehingga, penyaluran bansos di Sumbar dapat lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Sekretaris provinsi (Sekprov) Sumbar, Hansastri di acara rapat koordinasi petugas verifikasi dan validasi DTKS tingkat Sumbar, di Bukittinggi, Kamis (1/2).

Di saat itu, Hansastri menekankan, pemahaman pejabat serta operator pengelola DTKS terkait kualitas data perlu selalu ditingkatkan.

"Saat penyaluran bansos sudah lebih tepat, maka penanggulangan kemiskinan di Sumbar akan semakin baik. Ini penting untuk dipahami oleh para operator DTKS hingga tingkat desa/nagari/kelurahan, serta oleh pejabat terkait di kabupaten kota serta provinsi," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia berharap agar para operator pengelola DTKS dapat mengikuti rakor dengan sebaik-baiknya, dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman melalui materi yang disampaikan oleh para nara sumber.

"Selaku ujung tombak pengelolaan DTKS, kualitas dan pemahaman saudara harus terus ditingkatkan," ucapnya menekankan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar, Syaifullah, menyebutkan, tujuan dari pelaksanaan rakor tersebut antara lain untuk meningkatkan pemahaman para pejabat yang berwenang dalam penanganan DTKS, para Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat kabupaten kota, serta petugas data di tingkat desa/nagar/kelurahan.

"Ada pun peserta dalam kegiatan rakor ini antara lain para Kepala Dinsos Kabupaten/Kota, para Pejabat Eselon III yang membidangi DTKS dan P3KE, serta para operator DTKS, dengan total peserta 100 orang," ucap Syaifullah.

Ia menambahkan, melalui kegiatan ini nantinya, diharapkan segala informasi terkait pengelolaan DTKS tersampaikan dengan baik, tercipta kesamaan persepsi terkait pengelolaan DTKS, dan pendataan serta penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran. (drz/adpsb)

Komentar