Bawaslu Rekomendasikan 12 TPS Gelar PSU di Sumbar

Metro-386 hit 11-12-2020 21:24
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. (Dok : Istimewa)
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar menyatakan ada 12 tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah kabupaten kota di Sumbar melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada serentak 2020.

Hal itu berdasarkan hasil penelitian dan kajian Bawaslu kabupaten kota di masing-masing daerah yang akan laksanakan PSU itu.

"Secara keseluruhan ada 12 TPS yang direkomendasikan untuk laksanakan PSU, dan sebarannya ada di sembilan kabupaten kota," kata Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen kepada Arunala.com di ruang kerjanya, Jumat sore (11/12).

Baca Juga

Surya membeberkan belasan TPS yang akan PSu itu masing-masing di Kabupaten Limapuluh Kota ada satu TPS, Kabupaten Agam 1 TPS, Kota Bukittinggi 1 TPS, Kota Solok 1 TPS.

Lalu di Kabupaten Pasaman 3 TPS, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) 2 TPS, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) 1 TPS, Kabupaten Solok Selatan (Solsel) 1 TPS, dan Kabupaten Tanahdatar 1 TPS.

"Rekomendasi PSU terhadap 12 ini sudah disampaikan oleh jajaran Bawaslu berdasarkan hasil penelitian Panwascam yang disampaikan kepada KPU masing-masing kabupaten kota melalui PPK," ujar Surya Efitrimen lagi.

Menurut dia, penyebab dilakukan PSU itu bermacam-macam, ada pemilih ber KTP-el di luar kabupaten, yang gunakan Hak pilihnya di TPS di wilayah kabupaten kota yang lain.

Kemudian, ada pemilih pindahan dari luar kabupaten kota namun mendapatkan dua surat suara yang seharusnya mereka hanya mendapat satu surat suara.

Selanjutnya ada pemilih yang memakai form A5.KWK (pindah memilih, red) ber KTP-el kabupaten tapi mendapat dua surat suara.

"Seharusnya sebagai warga yang pindah memilih mendapat satu surat suara saja," tukas Surya Efitrimen.

Dia menambahkan, ada juga pemilih yang ber KTP-el Kota Padang yang tidak punya form A5.KWK, dan mendapatkan dua surat suara.

Kemudian ada juga pemilih yang mencoblos di dua TPS berbeda. Dan ada pemilih yang tidak memakai form A5.KWK dalam melakukan pencoblosan.

"Jadi berdasarkan hal diatas, panwascam melakukan penelitian dan kajian atas laporan dari pengawas TPS. Karena terpenuhi syarat-syarat PSU sesuai UU Pilkada," tukuk Surya Efitrimen.

Ditanya kapan pelaksanaan PSU di 12 TPS itu dilaksanakan? Surya Efitrimen menyebutkan pihaknya sudah mendapatkan kabar dari masing-masing KPU kabupaten kota.

"Ada diantaranya laksanakan PSU pada 13 Desember ini. Namun sebagai KPU kabupaten kota lagi belum kami dapatkan kapan mereka akan laksanakan PSU itu," ujar Surya Efitrimen.

Terpisah, Sekretaris KPU Sumbar Firman menyebutkan, pelaksanaan PSU di masing-masing kabupaten kota paling lambat dilaksanakan Minggu (13/12).

"Dalam ketentuan, PSU paling lambat harus dilaksanakan empat hari pasca pencoblosan. Jadi batas terakhir dari PSU itu, ya hari Minggu ini (13/12)," kata Firman.

Terkait surat suara yang akan digunakan untuk PSU, baik untuk pilgub maupun pemilihan bupati dan wali kota, Firman menjelaskan, KPU akan menggunakan surat suara cadangan.

Sebab, terang Firman, di saat pengadaan surat suara untuk pilgub, KPU Sumbar sudah mencadangkan surat suara pilgub itu kurang lebih dua ribu lembar.

"Ini bukan surat suara sisa atau berlebih. Terhadap surat suara sisa atau berlebih itu sudah kami musnahkan sehari sebelum hari pencoblosan," kata Firman menegaskan.

Komentar