Padang, Arunala.com - Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengajak kalangan akademisi untuk berkontribusi dalam mengawal proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan November mendatang.
Menurutnya, akademisi harus keluar memberikan edukasi terbaik kepada masyarakat 'tentunya' sebagai upaya meminimalisir ketidak sempurnaan dalam proses demokrasi.
Hal tersebut diungkapkan Supardi saat jadi nara sumber diskusi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara Universitas Andalas (Unand), di Gedung Serba Guna Fakultas Hukum, Senin (6/5/2024).
"Dari proses pilpres dan pileg kemarin, banyak ketidaksesuaian yang harus menjadi perhatian serius. Kondisi itu tidak hanya terjadi pada tingkat pusat (elit politik, red), namun telah mengakar rumput hingga masyarakat bawah," kata Supardi.
Dia mengatakan, dalam praktiknya pemilu 2024, diduga banyak terjadi proses yang transaksional. Saya pilih anda dan anda bisa bayar berapa ? kondisi Itu terjadi di sebagian besar nusantara, mungkin saja salah satu faktornya yang harus dipertanyakan adalah pemahaman demokrasi yang kurang.
"Jika pemahaman politik baik, maka proses-proses yang tidak sesuai itu tidak akan terjadi. Masyarakat akan lebih selektif, ayok para akademika yang berkecimpung didunia kampus keluar lah untuk sama-sama mengawal demokrasi, berikan edukasi terbaik untuk meminimalisir ketidak sempurnaan proses Pemilu, " katanya.
Dia mendorong para akademisi memaksimalkan potensi yang ada untuk mengawal demokrasi, salah satunya melibatkan mahasiswa. Mungkin saja dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), namun fokus yang diambil tentang edukasi politik dalam pemilihan umum.
Dia juga meminta akademisi harus maju dalam pelaksanaan proses demokrasi, jangan hanya berdiam di kandang saja kepintaran harus dibawa keluar.
Acuan keberhasilan kontribusi itu diakui dari luar bukan dari dalam, akademisi merupakan unsur yang selalu menjadi acuan ditengah masyarakatnext
Komentar