Waspadai Munculnya Kerawanan, Bawaslu Sumbar Berkaca pada Pemilu 2024

Metro- 30-07-2024 20:45
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni didampingi pihak Forkopimda pukul gong dimulainya kegiatan rilis IKP pemilihan 2024 Sumbar, di Padang, Selasa (30/7/2024). (dok : arunala.com)
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni didampingi pihak Forkopimda pukul gong dimulainya kegiatan rilis IKP pemilihan 2024 Sumbar, di Padang, Selasa (30/7/2024). (dok : arunala.com)

Padang, Arunala.com - Sejumlah komponen di Sumbar mulai dari Forkopimda, ormas, dan unsur lainnya termasuk media ikuti kegiatan Bawaslu Sumbar terkait rilis pemetaan kerawanan pilkada 2024 di Sumbar di Padang, Selasa (30/7/2024).

Dalam kegiatan itu, pihak Bawaslu Sumbar telah memetakan berbagai berbagai potensi kerawanan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Sumbar, baik untuk provinsi maupun kabupaten kota.

"Beberapa potensi kerawanan yang mengiringi pelaksanaan pemilu 2024 kemarin, menjadi catatan bagi Bawaslu Sumbar dalam menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Sumbar ini," ungkap Ketua Bawaslu Sumbar Alni dihadapan peserta kegiatan rilis IKP pemilihan itu.

Dari pemetaan IKP yang dibuat Bawaslu Sumbar ini, ujar Alni, memang terlihat ada beberapa potensi kerawanan, diantaranya pada proses pencocokan dan penelitian data pemilih (Coklit).

Lalu masa pencalonan pasangan calon, indikasi keterlibatan ASN, hingga potensi kerawanan masa kampanye dan juga potensi kerawanan terhadap penyelenggaraan pemilu sendiri.

"Beberapa potensi kerawanan itu, nantinya bakal mengarah pada proses sengketa yang berkemungkinan bisa berujung pada pembatalan pencalonan dari pasangan calon," ucap Alni.

Sedikit diulas Alni tentang potensi kerawanan terkait keberadaan penyelenggara pemilihan, baik anggota Bawaslu maupun KPU, juga menjadi perhatian Bawaslu Sumbar.

"Dalam hal ini adalah pertanggungjawaban integritas penyelenggaran sendiri. Salah satu tolok ukurnya, proses penanganan di dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP)," pungkas Alni.

Sementara itu, ketua pelaksana kegiatan Nurelida menyebut, rilis IKP pemilihan kepala serentak 2024 di Sumbar ini untuk memberitahukan kepada pada peserta kegiatan seperti apa potensi kerawanan yang telah dipetakan Bawaslu Sumbar.

"Melihat cukup besar potensi kerawanan di tiap tahapan, maka Bawaslu Sumbar merasa penting melibatkan berbagai komponen yang ada di Sumbar mereduksi munculnya potensi kerawanan itu melalui pengawasan partisipatif secara bersama," kata Nurelidanext

Komentar