>
Sedangkan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menilai, secara pribadi sangat mendukung keterbukaan informasi publik (KIP) di Sumbar.
“Sebab, keterbukaan informasi publik ini mendukung demokrasi,” kata Muhidi.
Tapi, terang Muhidi, apa yang jadi perhatian dari PJKIP Sumbar, terutama soal reward tentunya patut juga dipikirkan.
“Kalau belum bisa dianggarkan dalam APBD induk, akan diupayakan dalam anggaran perubahan,” jelas Muhidi lagi.
Pasalnya, sambung dia, anggaran pada APBD Sumbar 2025 sudah disetujui, tentu sesuai aturan yang, tidak mungkin untuk saat ini.
“Insya Allah kemarin setelah adanya surat edaran Gubernur untuk tahun 2026, ini awal Januari hingga Maret 2025, sudah mulai menyusun dan menyarankan apa yang jadi pemikiran dari PJKIP Sumbar ini,” kata Muhidi.
Dalam audiensi itu, hadir pula Plt Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, Penasehat dan Pembina PJKIP Sumbar, Nurnas dan Novrianto Ucok, mantan Ketua KI Sumbar periode pertama Syamsurizal serta jajaran pengurus lainnya. (*)
Komentar