.
Ini menurutnya, gambaran yang dirasakan saat ini, apalagi kalau pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPRD?
"Nah, gimana perasaan institusi dari lembaga penyelenggara itu? Walau pun dalam UUD 45 menyatakan KPU sebagai lembaga yang mandiri, tapi itu kan bisa diamandemen melalui DPR," saran Asrinaldi.
Sedangkan aspek terakhir yakni masyarakat menurut Asrinaldi banyak instrumen yang harus diperhatikan pada masyarakat sebagai pemilih dari sebuah proses demokrasi.
Hal-hal yang menyangkut praktik money politic, mobilisasi politik, partisipasi dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat patut juga jadi perhatian.
Dia menilai, orang yang tidak berpartisipasi dalam pemilu bukan karena rendahnya kesadaran politik mereka.
"Namun dengan adanya dominasi pengaruh parpol dalam mengarahkan pemilih untuk memilih orang yang tidak disukai apakah bisa dikatakan rendahnya kesadaran politiknya? Menurut saya bukan begitu," tukasnya.
Sebaliknya, sambung dia, kesadaran politik masyarakat itu sudah tinggi, buktinya masyarakat bisa mengakses informasi apa saja di media sosial termasuk politik baik dilakukan secara formal maupun informal.
"Dengan informasi seperti masyarakat bisa menilai benar ndak itu, sesuai ndak itu dan akhir masyarakat punya pendapat apakah akan datang ke tps atau tidak, sesuai dengan rasionalitas mereka," pungkas Asrinaldi. (*)
Komentar