Tampung Aspirasi Masyarakat, Evi Yandri Siap Carikan Jalan Keluar

Metro- 22-02-2025 08:47
Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri berdialog bersama masyarakat saat reses di Teluk Bayur, Senin (17/2/2025). IST
Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri berdialog bersama masyarakat saat reses di Teluk Bayur, Senin (17/2/2025). IST

Padang, Arunala.com - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman kembali temui masyarakat untuk menjemput aspirasi secara langsung dalam rangka kegiatan masa reses, Senin (17/2/2025).

Dalam kesempatan itu, Evi Yandri menemui masyarakat pada tiga lokasi sekaligus di daerah pemilihannya, Kota Padang. Ketiga tempat itu yakni, Teluk Bayur Padang Selatan, Koto Baru Nan XX Lubuk Begalung dan Galanggang Sasaran Durian Tapak, Kuranji.

Pada tiga tempat itu masyarakat menyampaikan sejumlah aspriasi yang sebagian langsung ditindaklanjuti Evi Yandri. Sementara sisanya akan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai regulasi yang berlaku.

Secara garis besar aspriasi masyarakat meliputi bantuan modal usaha, pertanian hibah untuk organisasi masyarakat, infrastruktur, penanganan banjir hingga terkait pendidikan.

Di Teluk Bayur, masyarakat ada pula yang mengeluhkan permasalahan sengketa lahan dengan PT Pelindo. Mereka berharap Evi Yandri bisa menengahi persoalan tanah yang sudah bertahun tak kunjung selesai tersebut.

Ketua LPM Teluk Bayur, Novianti mengatakan keinginan masyarakat bercocok tanam terhambat masalah lahan tersebut. Masyarakat mengklaim tanah tersebut milik mereka.

“Minat masyarakat untuk bercocok tanam sangat besar, namun kami dibayangi PT Pelindo yang menggusur wilayah kami. Banyak lahan yang dibiarkan kosong, padahal tanah ini sudah kami huni selama lima keturunan. Kami mohon bantuan agar bisa mendapatkan legalitas tanah yang sah,” ungkap Novianti.

Menanggapi hal tersebut, Evi Yandri mengatakan DPRD akan membantu mencari solusi melalui komunikasi dan diskusi bersama.

“Kami akan carikan solusi dengan berkomunikasi dan berdiskusi dengan bapak ibuk serta instansi terkait," ujarnya.

Menurutnya, jika lahan tersebut merupakan tanah kaum maka akan bisa dibantu penyelesaiannya. Namun jika ternyata dikarenakan permainan mafia tanah maka perlu upaya lintas lembaga untuk menyelesaikan hingga selesainext

Komentar