Padang, Arunala.com - GubernurSumbar, Mahyeldi Ansharullah melaporkan kondisi kesedian pangan di daerahnya tahun 2025 kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Auditorium Gubernuran, Selasa,(16/9/2025).

Dalam laporannya Mahyeldi memaparkan kondisi lahan pertanian. Sumbar memiliki luas lahan pertanian 3.342.00 hektare (ha), luas sawah 188.521 ha.

Pertanian bukan sawah 3.153.481 ha, Jumlah rumah tangga petani 693.023 KK dan Kontribusi pertanian terhadap PDRB 2024 71,16 T (21,27 persen).

"Sementara jumlah penyuluh 1.005 orang, mereka tersebar di seluruh kecamatan dan di nagari/desa di Sumbar," jelasnya..

Untuk komoditi pangan/Palawija unggulan di Sumbar terdiri dari Padi, Jagung dan Kacang Tanah. Untuk Hortikultura cabai, bawang merah.

Kemudian ada Manggis, Jeruk, sayuran, dan untuk Perkebunan Kopi, Kakao, Sawit, kelapa dalam, Cengkeh, Teh, Gambir, Minyak Atsiri, Tembakau, Pinang, Kulit Manis.

Seperti komoditas Gambir menjadi salah satu komoditas unggulan di Sumbar karena banyak petani yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini.

"Sumbar menjadi daerah penghasil Gambir terbesar di Indonesia. Jumlah produksinya mampu memenuhi 80 persen kebutuhan dunia," pungkas Mahyeldi.

Menurutnya, hilirisasi gambir dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran industri makanan dan minuman, bahan baku industri kesehatan dan farmasi, termasuk bahan baku industri kosmetik.

Ia berharap agar Kementerian Pertanian memberikan perhatian khusus untuk pengembangan dan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan Sumbar untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Kementerian Pertanian bisa memberikan penguatan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan di Sumbar.

Bisa membantu pembangunan pabrik olahan untuk hilirisasi gambir di Sumbar, agar nilai ekonomis yang diperoleh petani bisa lebih meningkat," sebutnya.

Dalam rapat itu, Mentan Andi Amran Sulaiman siap untuk mendukung penuh hilirisasi gambir di Sumbar.

"Karena hilirisasi Gambir sampai menjadi produk jadi belum ada di Indonesia, maka Kementan siap untuk menfasilitasi pembangunan pabrik pengolahan gambir di Sumbar. Kendati demikian tentu sebelumnya perlu dilakukan pengkajian teknis untuk uji kelayakan," ujarnya.

Dalam rakor itu, hadir Anggota DPR RI Komisi IV, Pangdam XX/TIB, Forkopimda se Sumbar, para bupati wali kota, Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, Kepala OPD terkait kabupaten kota. (dpg)