.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar mengintegrasikan edukasi antinarkoba dalam kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Program bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan lainnya dinilai dapat menjadi sarana untuk memperluas pencegahan hingga ke nagari.
Mahyeldi menilai keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, serta perangkat nagari sangat penting dalam mendeteksi potensi peredaran narkoba sejak dini.
Kepedulian lingkungan diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
Ia turut meminta perhatian terhadap aktivitas malam hari, terutama yang berkaitan dengan anak sekolah dan lokasi usaha yang berpotensi disalahgunakan.
Pengawasan terhadap tempat-tempat tersebut perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota serta instansi yang berwenang.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat memicu persoalan sosial dan konflik keluarga, termasuk pencurian hingga kekerasan terhadap anggota keluarga.
Karena itu, pencegahan, penegakan hukum, dan penanganan bagi pengguna harus berjalan beriringan.
Pengawasan, lanjutnya, juga perlu mencakup bahan-bahan tertentu yang berpotensi disalahgunakan, termasuk lem dengan kandungan yang dapat menimbulkan efek memabukkan.
Pendataan dan pengawasan distribusi perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait tanpa mengabaikan penggunaan yang sah.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam FGD tersebut menilai Sumbar menghadapi persoalan serius karena dimanfaatkan sebagai jalur transit sekaligus peredaran narkoba.
Ia menekankan, penanganan harus dimulai dari pemetaan akar masalah, termasuk kondisi geografis, jaringan lintas provinsi, kerentanan ekonomi, dan faktor sosial.
"Dari data yang saya dapat, masalah utama kita sekarang ini, Sumbar dimanfaatkan sebagai jalur transit dan peredaran narkoba," kata Muhidi.
Muhidi mengusulkan enam langkah penanganan, mulai dari pengumpulan data yang akurat, pemetaan masalah berdasarkan bukti, penentuan prioritas risiko, pemutusan jaringan pengedar, pengurangan faktor pendorong penyalahgunaan, hingga pembangunan sistem pelaporan dan evaluasi.
Ia juga mengusulkan program terpadu Sumbar Tangguh Narkoba 2027--2029, dengan fokus pada pencegahan dan penanganan atau rehabilitasinext
Komentar