.
Dampaknya cukup signifikan karena enam daerah terdampak, secara persentase menyumbang sekitar 58,9 persen terhadap perekonomian Sumbar.
Meski menghadapi tekanan tersebut, perekonomian Sumbar mulai menunjukkan pemulihan. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,02 persen dan pada triwulan II sebesar 4,54 persen, dengan pertumbuhan kumulatif semester I mencapai 4,77 persen.
Momentum ini, menurut Mahyeldi, harus diperkuat melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi, pengembangan UMKM, konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, serta belanja pemerintah yang memiliki daya ungkit ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya beli masyarakat," tegasnya.
Guna menyukseskan rencana tersebut, Mahyeldi meminta setiap kabupaten dan kota segera menyusun langkah konkret sesuai potensi dan persoalan daerah masing-masing, mulai dari penetapan lokasi program, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, hingga dukungan lintas pemerintahan.
Ia berharap, rakor tersebut menghasilkan tindakan nyata untuk memperkuat investasi, meningkatkan produktivitas, mengembangkan hilirisasi, dan mempererat keterhubungan ekonomi antardaerah di Sumbar.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menekankan pentingnya pembangunan ekosistem usaha sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, besarnya jumlah UMKM harus diikuti keterhubungan dengan industri berskala besar sehingga pelaku usaha kecil turut menjadi bagian dari rantai pasok dan menikmati pertumbuhan sektor industri.
Ia mencontohkan pengalaman Jepang yang mampu menjaga keterlibatan UMKM dalam industri otomotif melalui jaringan pemasok suku cadang dan komponen.
Pendekatan tersebut, menurutnya, dapat menjadi pembelajaran bagi daerah dalam mengembangkan sektor unggulan dengan memperkuat hubungan antarpelaku usaha.
Sonny juga menegaskan pentingnya data ekonomi yang akurat, termasuk melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan dan menentukan kebijakan yang tepat.
Ia meminta BPS di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan kepala daerah dan OPD dalam merumuskan langkah percepatan ekonomi. (*/dpg)
Komentar