.
Sedangkan dua laporan lainnya menyasar sektor infrastruktur kesehatan. Kasus tersebut terkait dengan pengadaan belanja modal pada proyek renovasi gedung rawat jalan RS Paru (APBD 2026) serta proyek pengadaan gedung diagnosis RS Paru (APBD 2025).
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPPU RI Budi Joyo Santoso menegaskan komitmen kuat kelembagaannya dalam mengawal amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Budi menyatakan bahwa pengawasan ketat ini sangat vital dilakukan demi memastikan ekosistem dunia usaha di Indonesia dapat terus tumbuh secara sehat, adil, dan memiliki daya saing yang tinggi. (cpt)
Komentar