Jakarta, Arunala.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyatakan kesiapannya menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI di tengah berkembangnya wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Rahmat mengaku telah menjalin komunikasi informal dengan sejumlah anggota DPR dari fraksi lain untuk membahas kemungkinan penggunaan hak tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Rahmat saat menjadi narasumber dalam diskusi publik GEMA Keadilan bertajuk "Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji" di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rahmat yang juga Ketua Umum GEMA Keadilan itu mengatakan, penggunaan HMP membutuhkan dukungan kolektif anggota parlemen.
Karena itu, ia mulai membangun komunikasi dengan sejumlah legislator lintas fraksi untuk menyamakan pandangan.
"Saya secara informal sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kawan-kawan antar-fraksi, bukan hanya Fraksi PKS. Saya optimis akan banyak teman-teman yang punya niat yang sama. Dari komunikasi yang didapat, tidak ada satu pun fraksi yang keberatan," ujarnya.
Meski demikian, Rahmat menyebut pembicaraan tersebut masih berlangsung secara informal. Penentuan momentum dan kesiapan dukungan anggota DPR menjadi pertimbangan sebelum usulan dibawa melalui mekanisme resmi.
Wacana penggunaan HMP ini berkembang di tengah perhatian publik terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
MA mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah. Putusan tersebut menjadi salah satu perkembangan hukum dalam polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden.
Rahmat menilai polemik tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan prinsip meritokrasi dan keadilan hukum.
Dia berpandangan, pengunduran diri Gibran secara sukarela dapat menjadi langkah kenegarawanan untuk menjaga kehormatan lembaga kepresidenannext
Komentar