KI Sumbar Dorong Tata Kelola Pemerintahan Transparan pada Rakornas KI se-Indonesia 2026

Metro- 19-11-2026 07:06
Ketua KI Sumbar, Idham Fadli bersama Wakil Ketua Mona Sisca menghadiri Rakornas KI se-Indonesia 2026 di Palembang pada 17--19 November 2026. IST
Ketua KI Sumbar, Idham Fadli bersama Wakil Ketua Mona Sisca menghadiri Rakornas KI se-Indonesia 2026 di Palembang pada 17--19 November 2026. IST

Palembang, Arunala.com - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui penguatan kelembagaan serta transformasi digital.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 yang digelar di Palembang pada 17--19 November 2026.

Kegiatan yang dihadiri oleh 30 Komisi Informasi dari berbagai daerah di Indonesia ini mengusung tema "Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045".

Dalam agenda tersebut, KI Sumatera Barat dihadiri langsung oleh Ketua Idham Fadli bersama Wakil Ketua Mona Sisca.

Partisipasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkokoh peran lembaga dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di daerah.

"Agenda ini merupakan momen yang sangat penting bagi Komisi Informasi untuk menguatkan kelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi dengan memadukan pikiran, gagasan, ide, dan solusi untuk kemajuan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045," ujar Idham Fadli di sela kegiatan, Rabu (18/11/2026).

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua KI Sumatera Barat, Mona Sisca, berharap forum nasional ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi, melainkan mampu melahirkan program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Rakornas ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan dan rumusan rekomendasi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret serta merealisasikan berbagai gagasan positif menjadi aksi nyata. Dengan demikian, keberadaan Komisi Informasi benar-benar memberikan dampak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ungkap Mona.

Tanggung Jawab Bersama dan Kepercayaan Publik

Sebelumnya, dalam sambutan pembukaan, Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menekankan bahwa penguatan kelembagaan dan reformasi digital merupakan tanggung jawab kolektif seluruh badan publik dan pemangku kepentingan, bukan hanya Komisi Informasi sematanext

Komentar