.
Menurut Toton, tantangan lain adalah terbatasnya jangkauan layanan. Saat ini layanan BNN baru ada di empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh. BNNP sedang memproses pembentukan layanan di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.
Fasilitas rehabilitasi juga terbatas. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditetapkan, hanya sekitar lima hingga enam yang aktif melayani. Karena itu, BNNP meminta pemerintah kabupaten dan kota menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah.
Antinarkoba Masuk Dunia Pendidikan
Selain memperkuat rehabilitasi, BNNP mendorong pencegahan sejak dini lewat integrasi materi antinarkoba di sekolah. Program ini sudah berjalan di tingkat SMK melalui kurikulum keminangkabauan.
Pada tahun ajaran 2027--2028, program tersebut direncanakan diperluas ke mata pelajaran PPKN, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Bimbingan Konseling (BK) untuk SMA dan SMK.
Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan memasukkan edukasi antinarkoba pada jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP sesuai kewenangan masing-masing.
206 Kawasan Rawan, Sembilan Berstatus Bahaya
Di tingkat masyarakat, BNNP mengusulkan penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) melalui kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian. Program ini diarahkan menghadirkan penggiat antinarkoba, penyuluh, dan agen pemulihan hingga ke lingkungan warga.
Toton juga memaparkan, hasil pemetaan BNNP menemukan 206 kawasan rawan narkoba di Sumbar, sembilan di antaranya masuk kategori bahaya.
Untuk mencegah penyalahgunaan makin meluas, masyarakat terutama generasi muda perlu diberdayakan lewat pembinaan keterampilan dan pengembangan peluang usaha, agar punya aktivitas produktif dan tidak mudah terjerumus.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri perwakilan Kapolda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar atau yang mewakili, Kepala BNNP Sumbar, kepala OPD Pemprov Sumbar, dan Kepala Balai Besar POM di Padang, serta unsur terkait lainnya.
Melalui sinergi ini, Pemprov Sumbar berharap upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi dapat berjalan lebih terpadu hingga ke tingkat kabupaten, kota, dan nagari. (*/dpg)


Komentar