DPW PPNI Sumbar Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Metro- 23-10-2022 19:47
DPW PPNI Sumbar memberikan keterangan penolakan pengesahan UU Kesehatan (Omnibus Law) di Kantor DPW PPNI Sumbar, kemarin. (Dok : Istimewa)
DPW PPNI Sumbar memberikan keterangan penolakan pengesahan UU Kesehatan (Omnibus Law) di Kantor DPW PPNI Sumbar, kemarin. (Dok : Istimewa)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala.com - DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumbar menolak rencana pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law.

Pasalnya, dengan adanya UU Kesehatan Omnibus Law itu telah men-generalkan seluruh profesi kesehatan.

"Jika RUU disahkan berpotensi mencabut atau meniadakan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan," kata Ketua DPW PPNI Sumbar, Meta Seprinel, kepada wartawan, di Kantor DPW PPNI Sumbar, kemarin.

Baca Juga

Ia mengatakan keberadaan UU Keperawatan tersebut pada dasarnya telah memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan profesi perawat agar kualitas dan profesionalitas perawat Indonesia semakin terjamin dan mampu menghadapi era persaingan.

"UU Keperawatan tersebut mengatur profesi perawat dari hulu ke hilir dan juga mengatur pelayanan perawat untuk perlindungan klien atau masyarakat maupun perawat itu sendiri," ungkapnya.

Menurutnya, sejak disahkan tahun 2014 lalu, Undang-undang keperawatan sudah berjalan dengan baik hingga saat ini. Sehingga tidak ada alasan Undang-undang tersebut diganggu oleh RUU Kesehatan (Omnibus Law).

"Undang-undang Omnibus Law akan melemahkan profesi perawat baik di dalam maupun untuk bersaing di era global sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia," tuturnya.

Ia khawatir, RUU Kesehatan Omnibus Law yang dicanangkan oleh DPR RI akan merugikan profesi perawat. Mengingat, peran perawat dalam dua tahun terakhir sangat vital sebagai garda terdepan merawat pasien Covid-19.

"Karena, jangan sampai RUU Kesehatan ini seperti RUU Cipta Kerja yang kemarin, di mana-mana ada penolakan dari para buruh yang dianggap merugikan mereka dan mempersulit jika diterapkan. Sedangkan fokus kita adalah kemudahan dan percepatan pelayanan kesehatan," kata Meta Seprinel.

Ia mengatakan UU Keperawatan sebagai kebanggaan perawat Indonesia yang telah diperjuangkan selama lebih dari 25 tahun.

"UU Keperawatan merupakan inisiatif rakyat yang diwakili oleh DPR RI sebagai payung hukum bagi praktik keperawatan di Indonesia," ucapnya.

Untuk itu, DPW PPNI Sumbar dan seluruh DPW PPNI seluruh Indonesia menolak UU Keperawatan diikut sertakan dalam pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law).

"Hasil Rapimnas kemarin, semua ketua DPW PPNI 34 Provinsi seluruh Indonesia kompak menolak rencana penghapusan UU Keperawatan dan diganti dengan RUU Kesehatan Omnibus Law," ungkapnya.

Pihaknya pun mendesak DPR dan Pemerintah dalam hal ini Presiden RI untuk mengimplementasikan UU Keperawatan dengan sungguh-sungguh demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Kalau ada yang tidak sempurna dari UU 38 maka bisa disempurnakan bukan dicabut," tukas Meta Seprinel.

Komentar