Dia menerangkan pengunduran diri itu juga disebabkan penilaian mereka terhadap prinsip-prinsip politik berintegritas yang perlu dijalankan secara konsisten.
"Seperti yang kami terapkan pada hubungan pendampingan hukum terhadap SR-Labuan di Kabupaten Dharmasraya, agar kita bersama-sama menjaga prinsip-prinsip intergritas tersebut," ungkap Febri.
Febri mengaku, meskipun Kabupaten Dharmasraya dan Tanahdatar merupakan wilayah yang berbeda, namun mereka berdua perlu menjelaskan (declare) terkait posisi mereka tersebut.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan sejak awal sekaligus penghormatan terhadap prinsip Independensi KPU dalam menjalankan tugasnya mewujudkan Pilkada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
"Kami berharap, pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan berintegritas dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar dirasakan manfaat dan kerja nyatanya oleh masyarakat," harap Febri. (*)
Komentar