Jakarta, Arunala - Pengaturan soal ambang batas 20 persen Presidential Threshold (PT) yang diberlakukan sebagai syarat pencalonan presiden oleh partai politik, ternyata masih dipersoalkan.
Pasalnya, dalam penilaian Anggota DPD RI, Alirman Sori, pengaturan PT itu ibarat bentuk pembajakan demokrasi yang inkonstitusional.
"Selain dinilai pembajakan demokrasi, penetapan PT 20 persen itu juga dianggap sebagai bentuk kejahatan politik yang dilakukan secara berencana dan sistemik oleh segerombolan elit yang ingin berkuasa dengan cara yang tidak demokratis," kata Alirman Sori dari pesan WhatsApp-nya yang diterima Arunala.com, Selasa sore (16/11).
Tidak hanya itu, Alirman Sori juga menerangkan, PT sebesar 20 persen tersebut juga membatasi hak konstitusional warga negara yang memiliki potensi untuk ikut bertarung menjadi calon pimpinan nasional.
Sejatinya, ujar Alirman Sori, republik ini tidak kekurangan calon pemimpin. Tapi, kemunculannya dikebiri oleh aturan main yang tidak adil dan tidak demokratis.
Partai politik (parpol), kata dia, sebagai pilar demokrasi semestinya tidak boleh dibatasi haknya dalam merekrut calon pemimpin nasional.
"Parpol sebagai saluran demokrasi semestinya diberi ruang yang besar untuk melahirkan calon pemimpin nasional," tukasnya.
Alirman Sori menambahkan, parpol yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu harus diberi hak mengajukan pasangan calon presiden/wakil presiden, biarkan rakyat yang memilih.
"Jangan dipaksakan hak politik rakyat untuk memilih dua pasangan, tanpa ada alternatif pilihan lain," Alirman Sori menekankan.
Pengamatan dirinya, praktik demokrasi oligarki elit yang sudah berlangsung dua periode pemilu 2014-2019 dan 2019-2024, harus diakhir dan jangan diulangi lagi pada pemilu 2024.
"Hal ini berpotensi besar terjadi pembelahan dan dapat bertransformasi terjadinya kegaduhan politik dan demokrasi, tegas Alirman Sori lagi.
Dia mengakui sangat memahami bahwa politik itu kompromi, tapi melakukan pembatasan terhadap hak-hak politik warga negara, dengan cara membajak melalui undang-undang, tetapi undang-undang yang dibuat bertentangan dengan konstitusinext
Komentar