Medan, Arunala.com - Sejumlah Komisioner Komisi Informasi dari tiga provinsi menghadiri peringatan HPN 2023 di Medan Sumatera Utara (Sumut), Rabu (8/2).
Selain Komisioner KI Sumut, juga hadir Komisioner dari KI Riau dan KI Sumbar. Dan di sela peringatan HKN 2023 itu, para komisioner KI ini juga mengelar FGD di kantor KI Sumut yang mengangkat tema "Meriahkan HPN 2023, Transparansi Mempermudah Kinerja dan Peran Pers".
FGD dipimpin Ketua Komisi Informasi (KI) Sumut, Abdul Haris Nasution, juga dihadiri Wakil Ketua KI Sumut Edi Sormin dan Komisioner bidang ASE KI Sumut, Dedy Ardiansyah. Sedangkan KI Sumbar dihadiri Wakil ketua KI Arif Yumardi dan Komisioner Adrian Tuswandi.
"Peran pers sebagai penyebar informasi akurat dan berimbang sangat diperkuat dengn adanya UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujar Arif Yumardi.
Arif Yumardi mengatakan antara pers dan tugas KI mengawal keterbukaan informasi publik.
"Pers adalah penyambung , jika diibaratkan badan publik wajib terbuka informasi publik dengan masyarakat sebagai pemilik hak keterbukaan informasi publik," ujar Arif.
Ini dimaknai KI Sumbar menjadikan pers sebagai mitra strategis dalam membumikan keterbukaan informasi publik.
"Sejak KI periode kedua 2018-2023 kita bersama wartawan pro keterbukaan informasi publik menginisiasi lahirnya Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik yang dikenal dengan FJKIP Sumbar, selama empat tahun semua news diproduksi KI selalu dibackup FJKIP," ujar Arif Yumardi.
Sementara Komisioner KI Riau, Asril Darma Yulianti, hadir bersama Sekreatris KI sekaligus Sekdis Kominfo Riau Meka.
"E-Monev jujur Riau belajar ke Sumbar, dan 2022 E-Monev perdana digelar KI Riau. Ini inovasi yang kami lakukan dalam memotret keterbukaan informasi badan publik di Riau, tidak habiskan banyak ATK dan bisa diakses oleh badan publik sendiri," ujar Asril
Adapun Ketua Komisi Informasi (KI) Sumut, Abdul Haris Nasution mengatakan, momentum HPN 2023 di Medan tentu menjadi penguatan terhadap semangat keterbukaan informasi publik.
"Pers dan KI sebagai lembaga dilahirkan UU KIP punya tugas utama sama, tidak terjadi keterbukaan informasi publik, kalau pers tidak menjadi bagian dari agenda keterbukaan informasi publik," ujar Abdul Haris. (cpt/*)
Komentar