Butuh Rp 3,5 Miliar, Namun Diplot Sebesar Rp 1,4 Miliar

Metro-58 hit 14-11-2020 19:47
Ketua KI Sumbar Nofal Wiska  menerangkan usulan anggaran KI Sumbar dalam pembahasan Rencana APBD Sumbar 2021 di Bukittinggi, Sabtu (14/11) (Dok: Istimewa)
Ketua KI Sumbar Nofal Wiska menerangkan usulan anggaran KI Sumbar dalam pembahasan Rencana APBD Sumbar 2021 di Bukittinggi, Sabtu (14/11) (Dok: Istimewa)

Penulis: Arzil

Bukittinggi, Arunala - Komisi Informasi (KI) Sumbar terus berupaya menyakinkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tim Badan Anggaran (Banggar) serta Komisi I DPRD Sumbar soal alokasi dana yang akan digunakan KI Sumbar selama tahun 2021 mendatang.

Soalnya, dari hasil pembahasan RAPBD Sumbar 2021 yang berlangsung di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Sabtu (14/11), KI Sumbar menilai ada beberapa program dan kegiatan urgen KI Sumbar di 2021 belum terakomodir semuanya.

Seperti disebutkan Ketua KI Sumbar Nofal Wiska didampingi Wakil Ketua Adrian Tuswandi dan Sekretaris KI Sumbar Defi Astina lebih dulu menyampaikan rasa terima kasih mereka atas input TAPD soal anggaran KI Sumbar dalam RAPB 2021 sebesar Rp 1,499 miliar.

Baca Juga

"Meski begitu, alokasi anggaran itu masih belum sebesar dari usulan KI Sumbar sebanyak Rp 3,5 miliar. Namun karena system, tentu kami tidak bisa berbuat banyak, hanya berharap Komisi I DPRD Sumbar bisa mengakomodir penambahan di pembahasan tingkat selanjutnya,"ujar Nofal Wiska.

Dia menerangkan, KI Sumbar sejak dibentuk sampai periode saat ini lebih menekankan preventif ketimbang represif berdasarkan tugas dan kewennagannya.

"Karena itu kami kuat di program dan penguatan Badan Publik (BP) dalam mengelola keterbukaan informasi publik. Tidak mengendepankan tugas pokok menyelesaikN sengketa informasi publik. 2021 kita menargetkan sasaran kepada masyarakat tentang Hak Untuk Tahu sebagai hak konsititusi berdasarkan Pasa 28 F UUD 1945," ujar Nofal.

Dari data per Oktober 2020, sebut Nopal lagi, KI Sumbar termasuk yang minim melakukan penyelesaian sengketa informasi publik yakni 23 register sengketa informasi publik.

"Ini menjadi indikator kalau badan publik cukup bagus menerapkan UU 14 tahun 2008, Perki 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pemendagri 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan informasi publik di Kemendagri, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten," tukas Nofal Wiska.

Sedangkan Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi menyebutkan di tahun 2021 nanti ada beberapa program dan kegiatan urgen yang akan dilaksanakan KI Sumbar, untu bisa menjalankan program dan kegiatan itu, KI Sumbar tentunya butuh dukungan anggaran.

"Diantara program/kegiatan yang akan dilakukan di 2021 itu yakni penguatan keterbukaan informasi publik di masyarakat, dan NGO sesuai Resntra KI Sumbar 2019-2023 dengan melahirkan kelompok relawan keterbukaan informai publik (RKIP) se Sumbar," ujar Adrian.

Belum lagi, jelas dia, program dan kegiatan lain serta penguatan pengelolaan keterbukaan informasi publik se Sumbar. Termasuk juga monitoring evaluasi (Monev 2020) menuju Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 untuk menguji taat asasnya badan publik kepada UU 14 tahun 2008.

Adrian nampaknya juga menguatkan penjelasan Nofal menyangkut proses penanganan sengketa informasi di KI Sumbar. Buktinya sampai Oktober 2020 ini, sengketa informasi publik dengan termohon atasan PPID Pemprov Sumbar hanya dua register.

"Kedua register itu selesai pada tahapan mediasi. Sedangkan primadona sengketa informasi publik di KI Sumbar itu tentang pertanahan dengan badan publik BPN," ujar Adrian.

Rapat pembahasan anggaran kali ini dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri, Sekretaris Komisi I M Nurnas itu, juga dihadiri Asisten I Setprov Sumbar Devi Kurnia dan pimpinan OPD.

Komentar