Padang, Arunala.com - Setelah Pemprov Sumbar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lanjut memberikan sosialisasi antikorupsi pada anggota DPRD Sumbar. Sosialisasi digelar di ruang sidang utama gedung dewan ini, Jumat siang (13/10).
Dalam kegiatan itu, hadir langsung ketua DPRD Sumbar, Supardi dan sejumlah anggota DPRD Sumbar.
Menariknya dari beberapa paparan dari Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief yang menyinggung rendahnya skor indeks partisipasi korupsi (corrupttion partisipation index/CPI) di Indonesia saat ini.
"Mengapa skor indeks partisipasi korupsi di Indonesia rendah, salah satunya karena akutnya persoalan korupsi politik di Indonesia," ungkap Amir Arief.
Dia menjelaskan, saat ini ada tiga modus utama kenapa terjadinya korupsi politik ini.
Pertama, pemanfaatan jabatan/otoritas yang dimiliki untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya baik dalam rangka memperkaya diri/kronisnya, memuaskan pendukung/kompensasi ataupun memelihara sumber-sumber kekuasaan, contohnya pada bidang perizinan, dan pengadaan barang/jasa.
Faktor kedua, yakni momen elektoral. Dimana pemanfaatan sarana prasarana, akses publik, maupun dana pemerintah/negara dalam berbagai bentuk untuk memenangkan kontestasi.
"Contoh itu bisa dilihat dari vote buying (beli suara), pemanfaatan ASN/birokrat, serta pemanfaatan sarana prasarana publik," beber Amor Arief.
Adapun faktor ketiga sebutnya, adalah momen membuat kebijakan. Caranya dengan memenangkan agenda kebijakan kalangan tertentu (biasanya oligarki atau kelompok-kelompok pendukung) demi memuluskan kepentingan mereka (sebagai kompensasi) dan karenanya mendapatkan imbalan pribadi sebagai balas jasa.
"Contohnya berupa kompensasi atas kebijakan, mendukung kebijakan yang berpotensi merugikan negara," terang Amir Arief lagi.
Selanjutnya, dia menjelaskan, indikator akutnya korupsi politik itu disebabkan beberapa faktor. Pertama; mewajarkan konflik kepentingan dan gratifikasi. Kedua; Politik berbiaya tinggi, politik uang, pengawasan dan instrumen aturan yang tidak jelas.
Komentar