Padang, Arunala.com - Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengaku, Pemprov Sumbar kuat komitmennya terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dikatakannya, implementasi komitmen itu tampak dari tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahun kepada KPK.
"Pemprov Sumbar sangat komit mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Buktinya, LHKPN tahun 2023 seluruh pejabat di pemprov telah disampaikan 100 persen dengan tepat waktu kepada KPK," ucap Mahyeldi saat menghadiri pembukaan kegiatan roadshow bus KPK di Auditorium Gubernuran, Kamis (12/10).
Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan, hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menegaskan setiap penyelenggara negara atau pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, wajib menyampaikan LHKPN. Pelaporannya dilakukan secara online mulai dari tanggal 2 Januari hingga 21 Maret setiap tahun kepada KPK.
Komentar